RRI.CO.ID, Lombok Barat - Lombok Barat kembali menaruh perhatian serius pada upaya percepatan penurunan stunting. Wakil Bupati Lombok Barat selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mengumpulkan seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lombok Barat dalam agenda evaluasi tatalaksana stunting yang digelar di ruang rapat Kantor Wakil Bupati, Senin, 27 April 2026.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk meninjau efektivitas program pemberian susu, inovasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta penguatan intervensi sensitif di level paling bawah. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program benar-benar berdampak nyata terhadap penurunan angka stunting di daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala Puskesmas atas kerja keras mereka dalam mendampingi keluarga sasaran, melakukan skrining, hingga mendistribusikan susu pendamping kepada anak-anak yang terindikasi stunting.

“Kerja lapangan yang dilakukan seluruh Kepala Puskesmas patut diapresiasi. Pendampingan, skrining, sampai distribusi susu sudah berjalan dengan baik. Ini menjadi fondasi penting dalam penanganan stunting di Lombok Barat,” ujarnya.

Berdasarkan data lapangan, tingkat ketaatan anak-anak dalam mengonsumsi susu bantuan tercatat di atas 80 persen. Angka ini dinilai menggembirakan karena menunjukkan kesadaran keluarga penerima manfaat terhadap pentingnya asupan gizi tambahan.

Namun, di balik capaian tersebut, Wakil Bupati memberikan catatan kritis. Ia menegaskan bahwa tingginya tingkat konsumsi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keberhasilan keluar dari status stunting.

“Dari 80 persen ketaatan itu, memang pertumbuhan fisiknya membaik. Namun, angka anak yang benar-benar keluar dari status stunting baru mencapai 15 persen, belum menyentuh 20 persen. Keberhasilan pemberian susu selama tiga bulan ini memang tetap kita anggap berhasil meski di bawah 20 persen, tapi kita butuh lompatan yang lebih besar,” katanya menegaskan.

Pernyataan tersebut menjadi alarm penting bahwa intervensi yang dilakukan saat ini masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi medis maupun pola pendampingan keluarga. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pun telah melibatkan dokter spesialis agar tatalaksana medis lebih tepat sasaran dan target penurunan stunting bisa dicapai secara progresif.

Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya fokus pada pemberian susu, tetapi juga analisis kondisi kesehatan anak secara menyeluruh.

Dalam evaluasi tersebut, Wakil Bupati juga menyoroti anomali data agregat stunting. Berdasarkan catatan, penurunan angka stunting pada 2024 hingga proyeksi 2025 hanya berkisar 1 persen.

Padahal, pada 2024 intervensi yang dilakukan masih menggunakan telur, sementara pada 2026 pemerintah sudah beralih ke pemberian susu formula yang secara medis dinilai lebih baik untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.

“Ini yang menjadi pertanyaan serius bagi kita semua. Ketika intervensi semakin baik, seharusnya hasilnya juga lebih signifikan. Jangan sampai upaya besar yang dilakukan hanya tercermin dalam angka penurunan yang minim,” ucapnya.

Ia menilai evaluasi mendalam harus terus dilakukan agar seluruh strategi penanganan stunting benar-benar efektif. Pendekatan berbasis data, pengawasan berkala, hingga kolaborasi lintas sektor disebut menjadi kunci untuk mempercepat perubahan.

Dengan evaluasi menyeluruh ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masa depan anak-anak.

“Stunting bukan sekadar angka statistik, tetapi soal kualitas generasi masa depan. Karena itu, kita tidak boleh puas dengan capaian kecil. Kita harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan perubahan besar,” katanya mengakhiri.