Bawaslu Lombok Utara Dorong Kesadaran Demokrasi Generasi Muda Melalui P2P 2026

RRI.CO.ID, Lombok Utara- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara mulai mematangkan pelaksanaan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) 2026 dan sosialisasi pemilih pemula berbasis sekolah serta pondok pesantren. Program ini dipersiapkan sebagai langkah strategis untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan demokrasi, terutama dari kalangan generasi muda.

Pembahasan persiapan dilakukan melalui rapat internal yang digelar di ruang rapat Bawaslu Lombok Utara pada Senin, 27 April 2026. Kegiatan tersebut melibatkan pimpinan dan jajaran sekretariat sebagai upaya konsolidasi awal guna memastikan seluruh rangkaian program berjalan efektif dan terkoordinasi.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Lombok Utara, Ria Sukandi, menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif tidak hanya menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat umum, tetapi juga menyasar kelompok pemilih pemula yang memiliki peran penting dalam proses demokrasi.

Menurutnya, sekolah dan pondok pesantren menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman politik dan demokrasi sejak dini. Selain memberikan edukasi terkait pengawasan pemilu, program ini juga bertujuan memastikan pemilih pemula memahami pentingnya hak administrasi kependudukan.

“Potensi pemilih pemula di Madrasah Aliyah dan pondok pesantren cukup besar. Kami melihat masih ada kebutuhan untuk mendorong perekaman KTP elektronik agar mereka dapat masuk dalam daftar pemilih secara administratif,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini kegiatan perekaman identitas kependudukan lebih banyak difokuskan di sekolah umum, sementara sejumlah lembaga pendidikan berbasis pesantren dan madrasah belum sepenuhnya tersentuh program serupa.

Karena itu, Bawaslu Lombok Utara berencana membangun kolaborasi dengan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan penyelenggara administrasi kependudukan, guna memperluas jangkauan sosialisasi.

Ria menilai, pemahaman demokrasi dan administrasi kependudukan harus berjalan beriringan agar pemilih pemula tidak hanya memahami hak politik, tetapi juga memiliki kesiapan administratif ketika memasuki tahapan pemilu.

Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Lombok Utara, I Putu Windrawan, menjelaskan bahwa kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif akan dilaksanakan di kantor Bawaslu dengan format pembelajaran intensif selama satu hari penuh.

Kegiatan tersebut dirancang dalam enam sesi yang melibatkan seluruh divisi di lingkungan Bawaslu, baik sebagai panitia pelaksana, moderator, fasilitator maupun narasumber.

“Karena pelaksanaannya cukup padat, seluruh jajaran diharapkan mengambil peran aktif agar kegiatan berjalan maksimal,” katanya.

Melalui program ini, Bawaslu Lombok Utara berharap dapat membangun kesadaran demokrasi sejak usia muda sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk memastikan setiap pemilih pemula memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang.