RRI.CO.ID.Mataram – Kebijakan penggunaan sepeda sebagai moda transportasi bagi para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mulai menghadapi tantangan di lapangan. Jarak tempuh yang dinilai cukup jauh dari tempat tinggal ke kantor membuat sebagian pejabat beralih menggunakan sepeda motor pribadi.

Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, mengakui bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan mudah. Ia menyebut kondisi geografis dan jarak tempuh menjadi faktor utama yang memengaruhi konsistensi penggunaan sepeda oleh para pejabat.

“Setelah kita lihat, teman-teman memang tidak mudah pergi ke kantor menggunakan sepeda. Jaraknya cukup jauh, sehingga mereka mengusulkan agar bisa kembali menggunakan motor pribadi,” ujarnya.Selasa 28 April 2026.

Menurut Mohan, usulan tersebut saat ini masih dalam tahap pertimbangan. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa beberapa OPD telah mulai menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang mobilitas kerja.

“Ini masih saya pertimbangkan. Mereka menyampaikan, ‘boleh tidak kami menggunakan motor pribadi, karena cukup berat jika harus bersepeda setiap hari’,” katanya.

Dari sisi efektivitas kebijakan efisiensi yang diterapkan, Pemkot Mataram hingga kini belum menerima laporan komprehensif. Namun, langkah penghematan tetap dijalankan melalui berbagai skema, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas.

"Kendaraan dinas para kepala OPD,masih disimpan di rumah masing-masing dan tetap di rawat dengan menjaga kondisi mesin agar tetap layak pakai." Katanya.

Sebelumnya, sejumlah pejabat seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Bappeda, hingga Kepala Dinas Sosial sempat aktif menggunakan sepeda sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran dan gaya hidup ramah lingkungan.

Meski penggunaan sepeda mulai berkurang, Pemkot Mataram tetap mempertahankan kebijakan efisiensi lainnya. Salah satunya melalui penggunaan kendaraan bersama saat menghadiri agenda resmi, seperti sidang rapat paripurna.

“Untuk kegiatan tertentu, seperti rapat paripurna, tetap kita gunakan satu kendaraan bersama. Wali kota, wakil wali kota, dan kepala OPD berkumpul di satu titik, lalu berangkat bersama,” jelasnya.