RRI.CO.ID, Mataram – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram mengimbau masyarakat tidak panik apabila menemukan data kesejahteraan yang tercantum dalam hasil pendataan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"Ketidaksesuaian tersebut dimungkinkan terjadi dalam proses pencacahan data di lapangan," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram Mohammad Reza Nugraha, Sabtu 29 Agustus 2026.
Menurut Reza, pemeringkatan kesejahteraan menggunakan sistem desil yang membagi seluruh penduduk ke dalam 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10. Pembagian tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan dan intervensi sosial.
“Perhitungan desil itu membagi seluruh penduduk dari strata 1 sampai 10, sehingga dalam pelaksanaannya bisa ditemukan error atau ketidaksesuaian data,” kata Reza.
Karena itu, warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat dapat menyampaikan pengaduan maupun sanggahan untuk dilakukan perbaikan. Pemerintah telah menyediakan sejumlah saluran, mulai dari tingkat kelurahan hingga perangkat daerah yang menangani urusan sosial.
“Pemerintah sudah menyiapkan banyak jalur pengaduan dan sanggahan yang bisa dimanfaatkan warga. Baik di kelurahan, Dinas Sosial, aplikasi, bahkan langsung ke BPS,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....