RRI.CO.ID, Mataram — Perubahan nomenklatur status pekerjaan dari pegawai negeri sipil (PNS) menjadi aparatur sipil negara (ASN) mulai berdampak langsung pada layanan administrasi kependudukan di Kota Mataram. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat menyiapkan 4.000 blangko KTP elektronik (KTP-el) guna mengantisipasi lonjakan permohonan pembaruan data.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur penyatuan kategori pekerjaan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu ke dalam satu identitas, yakni ASN.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, H. Mansur, menjelaskan bahwa penyesuaian ini wajib diikuti oleh pembaruan data pada KTP-el, mengingat masih banyak dokumen kependudukan yang mencantumkan status lama.

“Dalam KTP elektronik saat ini masih tercantum PNS, sehingga harus disesuaikan menjadi ASN. Begitu juga dengan PPPK penuh waktu yang kini masuk dalam satu kategori,” ujarnya, Senin 27 April 2026.

Ia menegaskan, masyarakat yang berstatus PNS dipersilakan datang langsung ke kantor Dukcapil di Jalan Lingkar Selatan untuk melakukan perubahan data. Selain itu, stok blangko yang tersedia juga diprioritaskan bagi pemula yang baru memasuki usia 17 tahun dan wajib memiliki KTP.

Dengan rata-rata pelayanan mencapai 200 pemohon per hari, Mansur memperkirakan ketersediaan 4.000 blangko hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar satu bulan.

“Kalau stok mulai menipis, kami segera ajukan penambahan ke pusat,” katanya.

Di sisi lain, dinamika pelayanan administrasi kependudukan saat ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan sektor pendidikan. Dukcapil mencatat peningkatan signifikan dalam pengurusan dokumen, terutama kartu keluarga (KK), yang kini diwajibkan memiliki barcode oleh sejumlah satuan pendidikan.

“Kalau KK belum ada barcode, masyarakat harus legalisir. Tapi dengan barcode, dokumen sudah dianggap sah dan aman,” jelas Mansur.