RRI.CO.ID, Bima - Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat Sekolah Dasar (SD) tahun 2026 yang berlangsung pada 20 hingga 30 April menghadapi tantangan serius di sejumlah wilayah di Kabupaten Bima. Keterbatasan jaringan internet menjadi kendala utama yang berdampak langsung terhadap kelancaran ujian para siswa.

TKA sendiri merupakan sistem evaluasi baru yang menggantikan Ujian Nasional (UN). Ujian ini tidak lagi menjadi penentu kelulusan, melainkan berfungsi sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan dengan fokus pada literasi dan numerasi.

Namun, penerapan sistem berbasis digital tersebut justru menimbulkan persoalan di daerah dengan infrastruktur jaringan yang belum memadai. Seperti yang terjadi di SDN Ntoke, Kecamatan Wera.

Para siswa terpaksa mengikuti ujian di luar lingkungan sekolah demi mendapatkan akses jaringan yang lebih baik. Kondisi ini tentu mempengaruhi kenyamanan dan konsentrasi siswa dalam mengerjakan soal.

“Anak-anak harus keluar dari sekolah hanya untuk mencari sinyal. Ini sangat mengganggu proses ujian mereka,” ungkap Abrar, salah satu tenaga pendidik di sekolah tersebut, Selasa 21 April 2026.

Tidak hanya berdampak pada pelaksanaan TKA, lemahnya jaringan internet juga menghambat berbagai aktivitas administrasi pendidikan, seperti penginputan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), hingga kegiatan pemerintahan desa.

Hal serupa juga disampaikan oleh Al Buan, salah satu guru di SMPN 6 Satap Wera. Ia mengungkapkan bahwa setiap tahun, siswa di sekolahnya harus menumpang di sekolah lain yang memiliki jaringan lebih baik untuk melaksanakan ujian.

“Meski di sekolah kami sudah tersedia wifi, tetap tidak mampu mendukung pelaksanaan ujian berbasis online. Akhirnya siswa harus berpindah tempat,” jelasnya.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas hasil ujian siswa. Gangguan jaringan berpotensi merusak konsentrasi hingga menghambat akses soal dan pengiriman jawaban. Jika hal ini terjadi, muncul pertanyaan besar mengenai siapa yang bertanggung jawab atas dampak tersebut.

Situasi ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bima untuk segera melakukan pemerataan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur telekomunikasi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, masih adanya daerah yang kesulitan mengakses jaringan internet menjadi ironi tersendiri.

Diharapkan, ke depan pemerintah dapat memberikan perhatian serius agar seluruh siswa di berbagai wilayah mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas.