Pemkab Lombok Utara Borong Tiga Penghargaan Kementerian Hukum

RRI.CO.ID, Mataram- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali mencatatkan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan. Daerah yang berada di kaki Gunung Rinjani itu berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam rangkaian Peringatan Hari Pengayoman ke-81.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan diterima langsung Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., saat menghadiri Peringatan Hari Pengayoman ke-81 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Rabu 19 Agustus 2026.

Tiga penghargaan yang diraih Pemkab Lombok Utara mencakup aspek reformasi hukum, perlindungan kekayaan intelektual, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Capaian pertama yakni Predikat Istimewa dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026.

Predikat tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan reformasi hukum, sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang berlandaskan regulasi dan kepastian hukum.

Reformasi hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan produk peraturan daerah, tetapi juga menyangkut bagaimana regulasi tersebut disusun, diterapkan, dievaluasi, hingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Capaian berikutnya diraih melalui Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara. Sertifikasi ini menjadi salah satu capaian penting karena memberikan perlindungan hukum terhadap produk kopi khas daerah yang memiliki karakteristik dan reputasi yang berkaitan dengan wilayah geografisnya.

Sementara itu, penghargaan ketiga diraih Pemkab Lombok Utara melalui pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025 wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam penilaian tersebut, Lombok Utara berhasil menempati Peringkat I dengan Predikat AA (Istimewa) dengan nilai 89.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen dan informasi hukum di Kabupaten Lombok Utara dinilai mampu berjalan secara baik, terstruktur, serta mendukung keterbukaan akses masyarakat terhadap produk hukum daerah.

Keberadaan JDIH juga memiliki peran penting dalam memastikan berbagai produk hukum dapat diakses masyarakat dengan mudah. Dengan sistem dokumentasi yang baik, informasi mengenai peraturan dan kebijakan pemerintah dapat disampaikan secara lebih transparan dan akuntabel.

Tiga penghargaan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penguatan tata kelola hukum di Lombok Utara tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan terhadap potensi daerah, serta meningkatkan akses publik terhadap informasi hukum.