RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram menghadapi tantangan fiskal yang kian kompleks di tengah penurunan anggaran daerah. Kondisi ini mendorong perubahan strategi, dari sekadar pengelolaan rutin menjadi pendekatan adaptif berbasis kolaborasi dan inovasi pembiayaan.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, dalam Rapat Koordinasi bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun 2025 di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, Senin 20 April 2026. Ia mengakui tekanan fiskal yang terjadi cukup signifikan, terutama akibat tingginya porsi belanja pegawai.

“Tekanan fiskal ini cukup berat, apalagi belanja pegawai masih mendominasi. Karena itu kita perlu langkah adaptif agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipatif, Pemkot Mataram berharap adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN untuk meringankan beban keuangan daerah.

Di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan untuk mencari sumber pendanaan alternatif, mulai dari pemanfaatan insentif pusat hingga partisipasi dalam program nasional seperti creative financial. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan pembangunan.

Namun, Mohan menegaskan bahwa kunci utama bukan hanya pada pembiayaan, melainkan pada sinergi antar pemangku kepentingan. Ia menilai kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah.

“Capaian yang diraih hari ini adalah hasil kerja bersama. Ke depan, kolaborasi ini harus semakin diperkuat,” jelasnya.

Selain aspek fiskal, Pemkot Mataram juga menyoroti pentingnya pengelolaan persepsi publik di era digital. Pemerintah dituntut lebih aktif membangun komunikasi yang positif di tengah derasnya arus informasi dan opini masyarakat.

Di sisi lain, ruang kritik tetap dibuka lebar. Pemkot berkomitmen merespons cepat berbagai persoalan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan isu sosial.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, menilai dinamika sepanjang 2025 menjadi pelajaran penting dalam merumuskan kebijakan ke depan. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Pembangunan harus melibatkan semua pihak. Tidak hanya soal fisik, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses DPRD masih perlu mendapat perhatian serius. "Komunikasi yang terbuka antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menemukan solusi bersama," ujarnya.