RRI.CO.ID, Mataram– Pemerintah Kota Mataram memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan menjadikan hasil pengawasan sejumlah lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai bahan evaluasi. Masukan tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi celah kesalahan sekaligus mendorong pembenahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana mengatakan, materi pengawasan yang disampaikan secara detail menjadi catatan bagi seluruh jajaran untuk melakukan koreksi secara menyeluruh. Menurutnya, pengawasan tidak semata-mata dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi perlu diperkuat sejak awal sebagai bagian dari upaya pencegahan.
“Ini menjadi komitmen kita bersama untuk saling menjaga dan membenahi tata kelola pemerintahan. Kami tentu sangat terbantu sebagai kepala daerah atas masukan yang disampaikan secara detail,” ujar Mohan, Senin 21 September 2026.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Mohan menilai potensi kesalahan dalam proses tersebut memiliki pola yang relatif serupa di berbagai daerah, sehingga jajaran pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menjalankan setiap tahapan kegiatan.
“Penekanannya ada pada aspek pencegahan agar kita bisa lebih berhati-hati. Kalau kita lihat, pola celah kesalahan dalam proses pelaksanaan itu relatif sama di berbagai wilayah. Karena itu, ini menjadi atensi penting untuk perbaikan ke depan,” katanya.
Mohan menegaskan, penguatan tata kelola pemerintahan membutuhkan pengawasan yang dilakukan secara bersama dan tidak parsial. Karena itu, kepala daerah, perangkat pemerintah, serta lembaga pengawas independen perlu menjalankan fungsi masing-masing secara konsisten untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.
“Ini adalah kerja kolektif kita semua, mulai dari kepala daerah hingga lembaga-lembaga independen yang menjalankan tugas dan fungsinya,” ujar Mohan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....