RRI.CO.ID, Dompu – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, memberikan klarifikasi terkait banyaknya pertanyaan publik mengenai besarnya angka “kenaikan TPP” dalam struktur APBD. Menurut Syahroni, persepsi adanya kenaikan signifikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN tidak sepenuhnya tepat.

Ia menegaskan, peningkatan tersebut bukanlah kenaikan take-home pay ASN secara umum, melainkan perubahan komponen belanja yang diklasifikasikan sebagai TPP kategori Pertimbangan Objektif Lainnya (POL) sesuai regulasi pemerintah pusat.

“Yang perlu dipahami, ini bukan kenaikan TPP reguler untuk seluruh ASN. Lebih kepada perubahan klasifikasi komponen belanja dalam kategori POL,” jelasnya, Senin, 20 April 2026.

Ia memaparkan, sejumlah komponen yang masuk dalam kategori POL tersebut antara lain Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sekitar Rp107 miliar, Tamsil Guru sekitar Rp159 juta, serta Tunjangan Khusus Dokter Spesialis sekitar Rp4,6 miliar.

Syahroni menekankan bahwa komponen-komponen tersebut bersifat spesifik dan targeted, sehingga tidak diberikan secara merata kepada seluruh ASN. Justru, keberadaan komponen inilah yang menyebabkan angka belanja pegawai terlihat meningkat cukup signifikan dalam APBD.

“Artinya secara substansi, tidak ada kenaikan signifikan untuk TPP reguler ASN. Besarannya relatif sama dengan tahun sebelumnya,” tegasnya.

Khusus untuk Tunjangan Profesi Guru, ia menjelaskan bahwa mekanisme penyalurannya dilakukan langsung ke rekening masing-masing guru dan tidak melalui Kas Daerah.

"Meski demikian, secara akuntansi tetap dicatat sebagai bagian dari APBD," jelasnya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Dengan penjelasan tersebut, Syahroni berharap masyarakat dapat memahami struktur belanja pegawai secara lebih utuh dan tidak menimbulkan persepsi keliru terkait kebijakan penghasilan ASN di Kabupaten Dompu.