RRI.CO.ID, Dompu – Di tengah gencarnya penerapan sistem presensi berbasis teknologi, muncul fenomena baru yang justru mencederai semangat reformasi birokrasi. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga menyiasati sistem absensi digital dengan cara yang sederhana, namun berdampak besar terhadap kinerja pelayanan publik.

Modus yang dilakukan terbilang praktis. ASN hanya datang ke kantor untuk melakukan presensi dengan berfoto di depan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengenakan pakaian seadanya, lalu langsung meninggalkan lokasi tanpa menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Praktik ini bahkan melahirkan istilah baru di kalangan internal, yakni ASN “penumpang gelap”. Mereka hadir hanya saat jam masuk dan pulang kerja, tanpa benar-benar masuk ke lingkungan kantor.

Cukup berdiri di depan pagar atau plang nama OPD untuk melakukan presensi, kemudian pergi. Pola yang sama kembali diulang saat jam pulang kerja.

Ahmad, salah satu ASN staf di sebuah OPD yang dikenal disiplin dan taat jam kerja, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia menilai fenomena ini menciptakan ketimpangan beban kerja di antara pegawai.

“Yang benar-benar bekerja justru harus menanggung beban lebih," katanya, Senin, 20 April 2026.

Bahkan Ahmad dan ASN yang tidak masuk dalam katagori "Penumpang Gelap" ini, sering lembur, namun tambahan penghasilan yang diterima tetap sama sama. Kondisi ini dinilai merugikan daerah. Pasalnya, belanja pegawai di Kabupaten Dompu mencapai sekitar 61 persen dari total anggaran daerah.

Angka tersebut dianggap tidak sebanding dengan kinerja sebagian ASN yang tidak menunjukkan tanggung jawab profesional. Fenomena ini menjadi ironi di tengah upaya modernisasi birokrasi.

Di satu sisi, teknologi dihadirkan untuk meningkatkan disiplin dan akuntabilitas. Namun di sisi lain, justru dimanfaatkan untuk mencari celah. Ada ASN yang datang pagi-pagi bukan karena semangat mengabdi, melainkan khawatir Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terpotong.

Ironisnya, ditemukan pula ASN yang datang hanya untuk absen dengan pakaian tidak layak, sebelum kembali melanjutkan urusan pribadi. Simbol kewibawaan ASN pun perlahan tergerus.

Seragam yang seharusnya menjadi representasi negara kini hanya menjadi formalitas. Kursi kerja tetap kosong, komputer tidak tersentuh, sementara absensi tercatat seolah-olah pegawai hadir dan bekerja.

Di sisi lain, pimpinan OPD dihadapkan pada dilema.

Keinginan untuk bersikap tegas seringkali terbentur prosedur pemberian sanksi yang panjang, serta pertimbangan kemanusiaan.

“Kalau dibiarkan, hati nurani menjerit. Anggaran habis untuk membayar yang hanya ‘setor muka’, sementara yang bekerja keras justru tidak mendapatkan apresiasi lebih,” ungkap salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya.

Transformasi menuju birokrasi 5.0 dinilai tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi canggih. Diperlukan integritas ASN serta keberanian pimpinan dalam menegakkan disiplin dan memutus praktik-praktik manipulatif.

Masalah utama bukan pada sistem absensi, melainkan pada moral dan ketegasan. Tanpa itu, digitalisasi hanya akan melahirkan pola baru dalam menyiasati aturan.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikabarkan mulai melirik besaran TPP ASN yang akan dipadukan dengan Sistem Informasi Pegawai (SIP). Indikasi adanya ASN “penumpang gelap” berpotensi menjadi salah satu fokus pemeriksaan.

Dalam audit mendatang, BPK akan menyoroti porsi anggaran pegawai yang besar untuk dijadikan sampel pemeriksaan.

Hal ini sejalan dengan alokasi anggaran TPP ASN Kabupaten Dompu yang pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp79 miliar, dan pada tahun 2026 diperkirakan tidak jauh berbeda.

Sorotan terhadap perilaku menyimpang ASN di era digital ini menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan sistem. Tanpa komitmen, integritas, dan pengawasan yang kuat, tujuan menghadirkan birokrasi yang profesional dan berdaya saing hanya akan menjadi slogan semata.