RRI.CO.ID, Mataram - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abul Chair mulai mengonsolidasikan jajaran birokrasi pasca dilantik pekan lalu. Fokus utamanya yaitu menyatukan visi antar organisasi perangkat daerah (OPD) agar bergerak serempak menjalankan tiga agenda prioritas pemerintah.

Tiga agenda tersebut diantaranya pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata mendunia. Menurut Abul, tantangan utama bukan pada perumusan program, melainkan memastikan seluruh OPD berjalan dalam satu irama.

“Yang penting arahnya jelas: kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Karena itu, birokrasi harus ditata ulang berbasis manajemen kinerja yang kuat,” ujar Abul, Rabu, 15 April 2026.

Ia menekankan, pendekatan kerja yang digunakan tidak lagi sekadar administratif, melainkan berbasis target dan dampak. Setiap program, kata dia, harus memiliki tujuan yang terukur serta manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sesuai arahan gubernur, tujuannya jelas, indikatornya terukur, dan dampaknya bisa dirasakan,” katanya.

Abul juga menyoroti pentingnya menghapus ego sektoral di tingkat OPD. Ia memastikan, hingga saat ini seluruh kepala OPD masih berada dalam satu garis visi yang sama. Konsolidasi ini dinilai penting untuk mempercepat eksekusi program prioritas yang selama ini kerap terhambat koordinasi lintas sektor.

Selain penguatan internal, Abul menyinggung peran strategis media dalam mendukung agenda pemerintah, khususnya untuk mendorong sektor pariwisata agar dikenal lebih luas. Menurut dia, keterbukaan informasi dan pemberitaan yang objektif menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

“Menjadi mendunia itu salah satu syaratnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah bisa tersampaikan secara objektif kepada masyarakat,” ujarnya.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, sebelumnya menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama. Ia menyerahkan penguatan manajemen birokrasi kepada Sekda, sementara dirinya lebih fokus pada kerja-kerja lapangan dan penyusunan kebijakan strategis berbasis kebutuhan masyarakat.

Dengan pola pembagian peran tersebut, pemerintah provinsi berharap percepatan program dapat segera terlihat, terutama dalam menjawab persoalan kemiskinan dan memperkuat sektor unggulan daerah.