RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti pentingnya akurasi dan kehati-hatian pers dalam membingkai kebijakan publik. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, di tengah arus informasi yang kian cepat dan kerap tidak terverifikasi, ia mengajak insan pers untuk tabayun sebelum publikasi.

Iqbal secara terbuka mengingatkan bahwa kekeliruan sudut pandang pemberitaan dapat berujung pada konsekuensi nyata, bahkan merugikan negara. Ia berkaca pada pengalaman masa tugasnya di luar negeri, saat pemberitaan yang kurang tepat berdampak pada proses penyelesaian kasus hukum warga negara Indonesia.

“Pemberitaan itu bukan sekadar informasi. Ia bisa menggerakkan kebijakan, bahkan memicu konsekuensi biaya. Karena itu, kehati-hatian dalam memilih sudut pandang menjadi sangat penting,” kata Iqbal saat menghadiri acara Halal Bihalal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB dan peringatan HPN 2026 di Sekretariat PWI NTB, Rabu, 15 April 2026.

Dalam konteks pembangunan daerah, Iqbal melihat pers bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Ia menyebut, tantangan besar yang dihadapi saat ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga kualitas informasi yang membentuk cara pandang publik.

Menurut dia, kemiskinan dan kebodohan masih menjadi pekerjaan rumah bersama dan keduanya tidak bisa dilepaskan dari peran media dalam menyampaikan informasi yang jernih dan berimbang.

Iqbal juga menyinggung kecenderungan personalisasi dalam pemberitaan pemerintahan. Ia meminta agar media lebih menempatkan birokrasi sebagai institusi yang bekerja kolektif, bukan sekadar menonjolkan figur kepala daerah. “Yang ingin kita bangun adalah kepercayaan terhadap sistem, bukan individu,” ujarnya.

Peringatan HPN 2026 yang dirangkai dengan halal bihalal dan diskusi ini menjadi ruang refleksi bersama antara pemerintah dan insan pers. Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, turut hadir bersama sejumlah pejabat daerah dan mitra strategis.

Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin, menegaskan bahwa tantangan pers hari ini bukan hanya soal kebebasan, tetapi juga menjaga kualitas di tengah derasnya disinformasi. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal utama yang harus dijaga oleh insan pers.

“Pers yang sehat itu bukan hanya bebas, tetapi juga bertanggung jawab. Ketika informasi tercemar, dampaknya bukan hanya pada masyarakat, tetapi juga pada stabilitas ekonomi,” kata Iklil.

Ia juga menekankan kritik terhadap pemerintah tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik yang konstruktif dan berbasis data akan lebih berdampak dalam mendorong perbaikan kebijakan.