RRI.CO.ID, Mataram - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, membuka Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Pra-Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB 2027, Selasa, 14 April 2026. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, Pra-Musrenbang bukan sekadar forum seremonial, melainkan ruang strategis untuk menguji arah kebijakan agar berdampak nyata. “Forum ini penting untuk memastikan rencana yang kita susun menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan perubahan,” kata Indah.

Ia mengingatkan, penyusunan RKPD 2027 harus mengacu pada dokumen RPJMD NTB 2025–2029 dengan visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Makmur Mendunia”. Visi tersebut, kata dia, harus diterjemahkan ke dalam program yang terukur, bukan sekadar daftar kegiatan.

Fokus utama, menurut Indah, tetap pada pengentasan kemiskinan. Ia menilai pendekatan parsial tidak lagi memadai untuk menjawab persoalan tersebut. “Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Pendekatannya harus terintegrasi, berbasis data, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain kemiskinan, pemerintah daerah juga mendorong penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Di sektor lain, pengembangan pariwisata diarahkan pada konsep berkualitas dan berkelanjutan, sekaligus ditopang hilirisasi produk unggulan berbasis agromaritim.

Indah juga menyinggung kompleksitas tantangan pembangunan ke depan. Ia menyebut sejumlah isu yang harus dihadapi secara bersamaan, mulai dari stunting, kebencanaan, perubahan iklim, inflasi, hingga keterbatasan fiskal daerah dan tekanan ekonomi global.

Dalam konteks itu, ia meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan menguatkan kolaborasi. Perencanaan, harus disusun secara tematik, holistik, integratif, dan berbasis spasial agar tidak terjadi tumpang tindih program.

“Kunci keberhasilan bukan pada banyaknya program, tetapi pada kekuatan eksekusi,” ujar Indah.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menambahkan bahwa visi pembangunan NTB dalam RPJMD 2025–2029 diterjemahkan ke dalam tiga agenda utama: pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi, dan peningkatan daya saing global. Ketiganya dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan atau Saptacita serta sepuluh program unggulan daerah.

Menurut Nelly, konsistensi antar dokumen perencanaan menjadi kunci. Pelaksanaan program 2026, kata dia, harus terkoneksi dengan perencanaan 2027 agar arah pembangunan tidak terputus.

Pemerintah Provinsi NTB berharap Pra-Musrenbang ini mampu menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan. Targetnya, dokumen RKPD 2027 tidak hanya rapi secara administratif, tetapi juga tajam dalam menjawab persoalan riil masyarakat.