Antisipasi Tiket dan Stiker Palsu MotoGP, Polda NTB Bentuk Tim Khusus

RRI.CO.ID, Mataram - Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan tim khusus untuk mengantisipasi peredaran tiket dan stiker palsu saat MotoGP Mandalika 2026. Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) itu akan bekerja selama rangkaian balapan pada 9-11 Oktober 2026.

Wakapolda NTB Brigjen Pol Hari Nugroho mengatakan langkah ini dilakukan agar kasus tiket palsu seperti tahun sebelumnya tidak kembali terjadi. Polisi juga meminta penyelenggara memberikan contoh tiket dan stiker resmi sebagai pembanding bagi petugas di lapangan.

"Tahun lalu kita tidak memiliki pembanding. Sekarang kami sudah meminta penyelenggara memberikan contoh yang resmi, sehingga kalau ditemukan yang berbeda, petugas punya dasar untuk langsung menertibkan," kata Hari kepada wartawan usai Rapat Persiapan MotoGP di Mataram, Senin, 14 Septembe 2026.

Menurut Hari, tim khusus dari Reskrimum akan fokus mengantisipasi sekaligus menangani dugaan peredaran tiket palsu selama pelaksanaan MotoGP. Pembanding tiket dan stiker resmi dinilai penting untuk memudahkan petugas mengenali keaslian dokumen akses penonton.

"Dengan adanya contoh resmi dari penyelenggara, petugas bisa lebih cepat mengidentifikasi dan mengambil tindakan jika menemukan tiket atau stiker yang tidak sesuai," ujarnya.

Selain persoalan tiket, Polda NTB juga telah menyiapkan pola pengamanan MotoGP dalam tiga fase. Pada tahap pra-event, sebanyak 1.350 personel disiapkan.

Jumlah tersebut meningkat menjadi 2.697 personel pada hari utama pelaksanaa n MotoGP. Sementara pada fase kepulangan, sebanyak 840 personel akan disiagakan.

Untuk pengamanan VVIP, Korem ditetapkan sebagai penanggung jawab utama dan akan berkoordinasi dengan penyelenggara MotoGP serta unsur pengamanan presiden lainnya.

Hari mengatakan kehadiran R1 atau Presiden Prabowo Subianto masih menunggu konfirmasi resmi dari penyelenggara.

"Secara umum kesiapan sudah hampir selesai. Kami tinggal menunggu konfirmasi apakah ada agenda tambahan dari penyelenggara karena itu akan berpengaruh terhadap kebutuhan personel," katanya.