RRI.CO.ID, Mataram - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam cara kerja pembangunan daerah. Ia secara terbuka meminta seluruh pemangku kebijakan meninggalkan ego sektoral yang selama ini dinilai menghambat efektivitas program.

Hal tersebut disampaikan Wagub saat membuka Pra-Musrenbang RKPD 2027 di Mataram, Selasa, 14 April 2026. Umi Dinda sapaan akrabnya menyebut, tantangan pembangunan NTB tidak lagi bisa dijawab dengan pendekatan parsial yang berjalan sendiri-sendiri.

“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten/kota. Kita satu kesatuan sistem. Kalau tidak sinkron, program sebesar apa pun tidak akan berdampak,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan utama bukan terletak pada perencanaan yang kurang, melainkan lemahnya koordinasi dan eksekusi di lapangan. Ia menilai banyak program yang sebenarnya baik, tetapi tidak memberi dampak maksimal karena tidak terintegrasi.

Dalam forum tersebut, Dinda juga menyoroti praktik tumpang tindih program yang kerap terjadi akibat kuatnya ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah. Kondisi ini, kata dia, bukan hanya memboroskan anggaran, tetapi juga memperlambat capaian pembangunan.

“Ini yang harus kita akhiri. Tidak boleh lagi ada program jalan sendiri-sendiri tanpa arah yang sama,” katanya.

Ia menegaskan, Pra-Musrenbang kali ini harus menjadi momentum untuk merombak pola lama tersebut. Sinkronisasi antara perencanaan pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota harus diperkuat agar pembangunan lebih terarah dan terukur.

Dalam konteks itu, pemerintah daerah memasang target untuk menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata dan menekan kemiskinan ekstrem mendekati nol persen.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov NTB menyiapkan tiga fokus utama pembangunan 2027, yakni penguatan ketahanan pangan, akselerasi ekonomi digital dan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis data.

Namun, Dinda mengingatkan bahwa keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada keberanian semua pihak untuk jujur terhadap persoalan di lapangan.

“Saya tidak butuh laporan yang bagus di atas kertas. Saya ingin tahu apa yang macet di desa, apa yang tidak jalan di kabupaten. Dari situ kita cari solusi bersama,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa dokumen perencanaan tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif. Menurut dia, perencanaan harus menjadi instrumen hidup yang benar-benar bekerja dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“RPJP itu kompas. Kalau tidak selaras dengan kondisi riil, kita hanya berjalan tanpa arah,” katanya.