Bulog Salurkan 1.326 Ton Beras untuk 44.202 Penerima Bantuan Pangan di Kota Mataram

RRI.CO.ID, Mataram — Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Jumlah penerima tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima.

Wakil Pimpinan Bulog NTB, Rizal P. Sukmaadijaya mengatakan alokasi penyaluran bantuan pangan tahap kedua tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis data pemerintah dalam menentukan penerima bantuan.

“Untuk Kota Mataram, alokasi Juli, Agustus, September ini total menyalurkan kurang lebih 1.326 ton beras,” kata Rizal dalam laporannya kepada Wali Kota Mataram, Selasa 11 Agustus 2026.

Penyaluran bantuan tersebut mulai dilakukan dan ditargetkan rampung hingga akhir Agustus 2026.

Rizal menjelaskan, jumlah penerima bantuan pangan pada periode Juli-September mengalami pengurangan sebanyak 2.781 penerima dibandingkan periode sebelumnya. Menurutnya, perubahan tersebut mengikuti pembaruan data penerima berdasarkan DTSEN.

Setiap penerima akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per alokasi. Karena bantuan untuk tiga bulan disalurkan sekaligus, masing-masing penerima akan menerima total 30 kilogram beras.

“Penyaluran bantuan pangan ini hanya berupa beras 10 kilogram dan langsung diterima untuk tiga alokasi. Jadi satu penerima bantuan nanti menerima langsung 30 kilogram,” ujarnya.

Selain memastikan penyaluran bantuan pangan, Bulog juga menyampaikan kondisi stok beras yang tersedia untuk mendukung kebutuhan masyarakat di Kota Mataram.

Rizal mengatakan terdapat dua gudang Bulog yang melayani kebutuhan Kota Mataram, yakni Gudang Dasan Cermen dan Gudang Mandalika.

Ia menyebut stok beras yang tersimpan di kedua gudang tersebut dalam kondisi aman dan diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan hingga tahun depan.

“Alhamdulillah stok ini kami sampaikan aman dan ini bisa bertahan sampai tahun depan, insyaallah,” katanya.

Bulog, lanjut Rizal, akan segera menuntaskan penugasan penyaluran bantuan pangan untuk periode Juli, Agustus, dan September tersebut hingga akhir bulan.

Sementara itu, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengapresiasi dukungan Bulog dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga yang kurang mampu.

Menurut Mohan, meskipun jumlah penerima bantuan mengalami penurunan, hal tersebut merupakan konsekuensi dari penggunaan data terbaru sebagai dasar penyaluran bantuan.

“Dukungan dari Bulog untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat di Kota Mataram ini menjadi satu hal yang penting. Artinya, meskipun volumenya berkurang, tapi saya kira semuanya bersumber dari data,” ujar Mohan.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.

Ketika ditanya apakah penurunan jumlah penerima berkaitan dengan turunnya angka kemiskinan, Mohan mengatakan hal tersebut memiliki korelasi dengan data yang digunakan pemerintah.

“Kalau DTSEN dipakai dan digunakan itu jadi patokannya, tentu saya kira korelasinya ke situ,” katanya.

Mohan menilai DTSEN dapat menjadi salah satu rujukan untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih aktual sehingga intervensi pemerintah dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan kali ini memiliki momentum yang tepat karena bertepatan dengan rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta potensi kondisi kemarau.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap dukungan pangan menjadi semakin penting di tengah momentum tersebut.

“Maulid dan ini kan potensi kemarau juga, itu kan tentu penting. Jadi saya kira momennya tepat,” ujarnya.

Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog dapat terus berjalan dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam menjaga akses pangan masyarakat sekaligus melakukan intervensi terhadap persoalan sosial di daerah.