RRI.CO.ID, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB untuk menghadirkan ijtihad sosial dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan dalam momentum pengukuhan pengurus MUI NTB yang dinilai strategis untuk memperkuat peran ulama di daerah.

Menurutnya, pendekatan keagamaan tidak cukup hanya berhenti pada kajian normatif. Ia menilai bahwa dinamika sosial yang semakin kompleks membutuhkan solusi yang kontekstual dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“MUI memiliki peran penting untuk membantu mengatasi persoalan sosial masyarakat saat ini,” jelasnya, Sabtu 11 April 2026.

Ia mengungkapkan bahwa berbagai persoalan sosial saat ini membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Peran ulama dinilai penting dalam memberikan panduan moral sekaligus solusi konkret.

“Kita membutuhkan ijtihad sosial karena masalah yang kita hadapi sangat banyak,” ujarnya.

Iqbal menyebut sejumlah isu yang menjadi perhatian, seperti pernikahan usia dini, penyalahgunaan narkoba, hingga kasus pelecehan. Menurutnya, MUI memiliki posisi strategis untuk ikut serta dalam penanganan masalah tersebut.

“Ini tantangan nyata yang membutuhkan keterlibatan aktif MUI,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa MUI harus mampu menjadi mitra pemerintah dalam menjaga keseimbangan sosial. Kolaborasi antara ulama dan pemerintah dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

“Peran MUI sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Ketua MUI NTB, Dr. TGH. Badrun, M.Pd., menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjawab harapan tersebut. Ia menegaskan bahwa MUI akan mengambil langkah konkret dalam merespons persoalan keumatan.

“Kami siap menjalankan peran kami untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima berbagai laporan terkait kondisi sosial di NTB. Laporan tersebut menjadi dasar dalam menyusun program kerja ke depan.

“Kami sudah mulai memetakan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah persoalan yang muncul saat ini memerlukan penanganan yang serius dan terstruktur. MUI akan berupaya menghadirkan solusi melalui pendekatan kolaboratif.

“Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sendiri, harus ada kerja sama semua pihak,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa konsolidasi internal akan segera dilakukan untuk memperkuat langkah organisasi. Pengurus di tingkat kabupaten dan kota akan dilibatkan dalam perumusan strategi.

“Kami akan mengumpulkan seluruh pengurus untuk membahas langkah strategis ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Badrun menyampaikan bahwa MUI akan menjalin sinergi dengan berbagai elemen, termasuk organisasi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan program yang dijalankan tepat sasaran.

“Kami ingin semua elemen terlibat dalam menyelesaikan persoalan umat,” katanya.