RRI.CO.ID, Dompu - Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, hari ini, genap berusia 211 tahun pada 11 April 2026. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Dompu, bertepatan dengan peristiwa dahsyat Letusan Gunung Tambora 1815 yang meluluhlantakkan peradaban lama dan melahirkan “Dompu Baru”.

Letusan Gunung Tambora pada 11 April 1815 bukan hanya bencana alam biasa. Tiga kerajaan besar di kawasan itu—Kerajaan Tambora, Papekat, dan Sanggar—musnah seketika. Kehancuran tersebut menjadi titik balik sejarah, menandai lahirnya tatanan baru masyarakat Dompu pasca bencana.

Namun, lebih dari dua abad berlalu, Dompu masih bergulat dengan berbagai persoalan mendasar yang belum kunjung terselesaikan.

Air Bersih Jadi Masalah Klasik

Pemenuhan kebutuhan air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih menjadi pekerjaan rumah yang terus berulang dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya. Janji politik terkait perbaikan layanan air bersih kerap digaungkan saat kontestasi, namun realisasinya belum juga tuntas.

Ironisnya, di usia ke-211 ini, kualitas air PDAM justru menuai keluhan. Warga di Kecamatan Woja mengeluhkan air yang berulat dan berbau dalam dua bulan terakhir.

Ilham, salah satu pelanggan PDAM di Woja, mengaku laporan yang disampaikan masyarakat selama ini tidak mendapat respons serius.

“Sudah dua bulan lebih kondisi ini berlangsung. Kami sudah lapor, tapi seperti angin lalu,” ujarnya, Sabtu, 11 April 2026.

Baru setelah keluhan tersebut viral, pihak manajemen PDAM turun langsung ke lapangan dan menjanjikan perbaikan dalam waktu sepekan. Keterbatasan anggaran disebut sebagai alasan utama. Perusahaan daerah itu mengaku belum mampu memenuhi kebutuhan operasional akibat minimnya dukungan dana dari pemerintah daerah.

Rencana Pinjaman Rp70 Miliar Belum Jelas

Di awal 2025, Pemerintah Kabupaten Dompu merencanakan pengajuan pinjaman sebesar Rp70 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Dana tersebut direncanakan untuk pembiayaan sektor air bersih dan penerangan.

Namun hingga kini, realisasi pinjaman berbunga lunak tersebut belum terdengar kabarnya.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa proses pengajuan masih berjalan dan menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Memag kami beum menyetuh dan mensuprort PDAM,” katanya, saat diwawancarai pasca mengikuti pemusnahan BB di Kerai Dompu, beberapa wkatu lalu.

Stunting dan Kemiskinan Masih Tinggi

Tak hanya persoalan air bersih, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan masih banyak indikator pembangunan yang belum menggembirakan. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2025 yang memotret kondisi tahun 2024 mencatat angka stunting di Dompu mencapai 19,8 persen. Angka ini melonjak tajam dari 12,4 persen pada 2023.

Artinya, hampir satu dari lima anak di Dompu mengalami gagal tumbuh—sebuah kondisi yang mencerminkan kemunduran serius dalam sektor kesehatan dan gizi.

Sementara itu, hingga Maret 2026, angka kemiskinan masih berada di level 11,15 persen. Ribuan warga masih hidup dalam keterbatasan.

Data BPS tahun 2025 mencatat, sebanyak 8.134 jiwa berada dalam kategori sangat miskin ekstrem, dan 8.518 jiwa lainnya tergolong miskin ekstrem. Angka-angka ini mencerminkan realitas pahit kehidupan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan dasar.

Pemerintah daerah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,8 persen. Namun, target tersebut dinilai tidak mudah dicapai tanpa langkah konkret dan terukur.

PAD Belum Optimal

Kemandirian fiskal daerah juga masih menjadi tantangan. Lemahnya kemampuan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikatornya. Pada 2025, dari target PAD sebesar Rp151,8 miliar, realisasinya hanya mencapai Rp141,37 miliar atau 93,12 persen.

Refleksi Dua Abad Lebih

Di usia 211 tahun, Dompu berdiri di antara kebanggaan sejarah dan tantangan masa kini. Dari peristiwa dahsyat yang melahirkan peradaban baru, hingga realitas modern yang masih menyisakan persoalan klasik.

Momentum Hari Jadi seharusnya tidak sekadar seremoni, tetapi menjadi refleksi mendalam bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai—dari air bersih, kemiskinan, hingga kualitas hidup generasi masa depan.