RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memberi peringatan keras kepada puluhan pejabat yang baru dilantik di Pendopo Gubernur, Kamis petang, 9 April 2026. Iqbal memberikan waktu enam bulan ke depan untuk menunjukkan kinerja yang maksimal membangun NTB Makmur Mendunia.

Sebanyak 35 pejabat dilantik dalam kesempatan itu, terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, 13 pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), 13 pejabat eselon III, dan 8 pejabat eselon IV. Pelantikan ini sekaligus menandai hampir lengkapnya struktur pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Iqbal menyebut enam bulan pertama sebagai masa “probation” atau percobaan. Dalam periode itu, para pejabat diwajibkan menandatangani perjanjian kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur.

“Kalau target kinerja enam bulan tidak tercapai, mohon maaf, teman-teman harus dengan sukarela mengundurkan diri,” kata Iqbal.

Menurut dia, langkah ini menjadi tradisi baru dalam tata kelola birokrasi NTB. Ia ingin memastikan setiap pejabat tidak sekadar menduduki jabatan, melainkan mampu menunjukkan hasil konkret dalam waktu singkat.

Iqbal mengakui, satu tahun masa pemerintahannya bersama Wakil Gubernur telah tersita untuk membenahi fondasi birokrasi. Kini, dengan posisi strategis yang telah terisi, ia menuntut percepatan kerja. “Tidak ada lagi alasan untuk tidak berlari kencang,” ujarnya.

Ia mengingatkan, waktu efektif pemerintahan yang tersisa hanya sekitar 3,5 tahun. Dalam periode itu, target besar “NTB Makmur Mendunia” harus mulai diwujudkan di tengah situasi global dan nasional yang tidak menentu.

Iqbal menggambarkan kondisi saat ini “tidak baik-baik saja”. Ketidakpastian global, tekanan nasional, hingga keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan berlapis. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat bekerja melampaui kebiasaan.

“Bekerja biasa saja sudah tidak lagi zamannya. Kita harus bekerja extraordinary,” katanya.

Di sisi lain, ia menyoroti menurunnya anggaran daerah. Kondisi ini, menurut dia, menuntut kreativitas seluruh OPD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengefisienkan belanja. “Semua OPD harus ikut memikirkan bagaimana cara meningkatkan PAD,” ujarnya.

Meski tantangan besar membentang, Iqbal tetap optimistis. Ia percaya soliditas birokrasi akan menjadi kunci dalam mendorong perubahan. “Kita ingin melakukan perubahan, dan itu tidak mudah. Tapi saya percaya, bersama kita pasti bisa,” katanya.