RRI.CO.ID, Lombok Barat – Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi MBG Kabupaten Lombok Barat bergerak cepat merespons penghentian sementara operasional sejumlah SPPG oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tegas ini diikuti dengan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah wilayah guna memastikan perbaikan segera dilakukan.

Pada Kamis, 9 April 2026, tim Satgas yang dipimpin Asisten I Setda Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, melakukan sidak lanjutan ke Kecamatan Gerung dan Kediri. Sebelumnya, pengawasan serupa telah dilakukan di Kecamatan Sekotong dan Lembar sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SPPG.

Hasil sidak menunjukkan sebanyak 16 SPPG masih dalam kondisi disuspend atau dihentikan sementara operasionalnya oleh BGN. Meski demikian, terdapat 13 SPPG di wilayah Gerung dan Kediri yang masih diperkenankan beroperasi dengan catatan tetap meningkatkan kualitas layanan.

“Ada 13 SPPG yang masih diperkenankan untuk tetap beroperasi di Kecamatan Gerung dan Kediri. Ini alarm untuk semua SPPG. Yang disuspend segera perbaiki hasil evaluasi dari BGN. Yang masih beroperasi, tetap perbaiki kinerjanya jangan sampai menurun,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hasil evaluasi menunjukkan masih adanya kelemahan pada aspek Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang menjadi indikator utama dalam penilaian kelayakan operasional.

“Fokus evaluasi masih pada SLHS dan IPAL. Ini menjadi perhatian serius yang harus segera dibenahi oleh masing-masing SPPG,” katanya menegaskan.

Menurutnya, langkah penghentian sementara justru menjadi momentum penting bagi pengelola untuk berbenah dan meningkatkan standar operasional agar lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami sekali lagi bersyukur bahwa mereka di-suspend. Biar mereka segera lakukan perbaikan. Kalau pun saat ini kita sidak, agar SPPG lainnya jangan sampai bermasalah juga,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi terbaru dari Koordinator Wilayah MBG Lombok Barat, jumlah SPPG yang disuspend bahkan telah bertambah menjadi 39 unit. Namun, sebagian dari penghentian tersebut juga berkaitan dengan proses relokasi oleh yayasan yang sama.

Dalam kesempatan tersebut, Satgas juga menyoroti pentingnya keterlibatan pelaku lokal dalam rantai pasok program MBG. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah sekaligus meningkatkan keberlanjutan program.

“Sebisa mungkin melibatkan BUMD, Bumdes, atau suplayer lokal. Bahkan ke depan, libatkan KDMP,” tegasnya.

Satgas berharap seluruh mitra SPPG dapat menjadikan evaluasi ini sebagai pijakan untuk memperbaiki kualitas layanan, sehingga program MBG di Lombok Barat dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.