RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Kota Mataram memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya berorientasi pada jumlah porsi, tetapi juga menjamin keamanan pangan dan dampaknya bagi anak.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram sekaligus Ketua Satgas MBG, H. Lalu Martawang, menegaskan seluruh pihak harus terlibat dalam memastikan program berjalan sesuai standar.
Martawang mengatakan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi standar keamanan pangan dan higiene, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, makanan yang disalurkan ke sekolah harus diberi label waktu produksi sehingga dapat dipastikan dikonsumsi maksimal empat jam setelah matang.
“Kita tidak ingin mempertaruhkan masa depan dan keselamatan anak-anak kita. Kalau makanan sudah melewati ketentuan waktu konsumsi, sekolah harus berani menolak,” ujarnya, Selasa 25 Agustus 2026.
Pengawasan juga diperluas dengan melibatkan sekolah, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat. Sekolah diberikan ruang untuk mengecek langsung kondisi makanan maupun dapur MBG, sedangkan setiap persoalan dapat dilaporkan melalui Portal Radar MBG.
"Mekanisme tersebut diperlukan agar setiap masalah dapat ditangani secara cepat dan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar," kata Martawang.
Ia menambahkan, pelaksanaan MBG tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah terkait harus aktif berkoordinasi, sementara transparansi dan pencegahan konflik kepentingan harus dijaga.
“Tidak ada istilah eksklusif. Kalau ada masalah, calo, atau hal lain di luar sistem, segera laporkan. Semua harus terbuka dan bisa dikritisi,” ujarnya.
Martawang menekankan keberhasilan MBG harus diukur dari outcome dan intake, bukan sekadar banyaknya makanan yang dibagikan. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat rantai pasok dan ekonomi lokal serta berkontribusi terhadap penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kalau semua ini bisa kita wujudkan bersama, MBG tidak hanya menjadi program pemberian makanan, tetapi instrumen untuk menyelesaikan persoalan besar bangsa,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....