RRI.CO.ID, Lombok Barat — DPRD Kabupaten Lombok Barat menggelar Rapat Paripurna pada Kamis, 2 April 2026, dengan agenda utama penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Agenda ini menjadi momen penting dalam menguji transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di hadapan publik.

Rapat dipimpin oleh jajaran pimpinan DPRD yang terdiri dari Wakil Ketua Abubakar Abdullah, TGH. Hardiyatullah, dan Tarmizi. Sementara itu, nota penjelasan pemerintah daerah disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, yang mewakili kepala daerah.

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati memaparkan berbagai capaian pembangunan yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2025, mulai dari sektor infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh program yang dijalankan telah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD sebagai representasi rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan realisasi anggaran tahun 2025 telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah direncanakan sebelumnya. Hal tersebut, menurutnya, menjadi indikator bahwa arah kebijakan pemerintah berjalan sesuai target yang ditetapkan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran,” katanya menegaskan.

Rapat paripurna ini juga menjadi ruang evaluasi bagi DPRD dalam menelaah capaian kinerja pemerintah daerah. Sejumlah catatan dan masukan dari legislatif diharapkan mampu menjadi bahan perbaikan ke depan, terutama dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

Selain itu, forum ini sekaligus memperkuat prinsip keterbukaan informasi publik, di mana masyarakat berhak mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya daerah.

“Melalui forum ini, kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat demi kemajuan Lombok Barat,” ucapnya.

Dengan digelarnya rapat ini, DPRD Lombok Barat menegaskan perannya sebagai lembaga pengawas yang memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor transparansi dan akuntabilitas.

“Kami siap menerima masukan dan kritik demi perbaikan ke depan,” katanya mengakhiri.