SIM KSPSTK Lamban, 51 Jabatan Kepala Sekolah di Dompu Masih Diisi Plt

RRI.CO.ID, Dompu – Lambannya sistem Informasi dan Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIM KSPSTK) berdampak pada belum terisinya sejumlah jabatan kepala sekolah definitif di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini, sebanyak 51 jabatan kepala sekolah di jenjang SD dan SMP masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Kondisi ini terjadi akibat belum adanya respons dari sistem terkait usulan yang telah diajukan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu, Rifaid, mengatakan, pihaknya telah mengajukan proses pengisian jabatan kepala sekolah melalui aplikasi SIM KSPSTK sejak tiga bulan lalu.

“Pengajuan sudah kami lakukan sejak tiga bulan lalu melalui aplikasi, namun sampai sekarang belum ada respons,” ujarnya, Rabu, 8 April 2026.

Menurut Rifaid, lambannya sistem tersebut tidak hanya berdampak pada penetapan kepala sekolah definitif, tetapi juga menghambat proses penyegaran jabatan bagi kepala sekolah lainnya.

“Akibatnya, proses penyebaran atau rotasi sekitar 190 kepala sekolah juga ikut terhambat,” jelasnya.

Ia menambahkan, sesuai regulasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, masa jabatan kepala sekolah adalah selama empat tahun dan perlu dilakukan penyegaran.

Meski demikian, Rifaid memastikan kondisi ini tidak akan mengganggu proses administrasi pendidikan, khususnya terkait penandatanganan ijazah bagi siswa.

“Untuk penandatanganan ijazah kelas VI SD dan kelas IX SMP, kami pastikan tidak ada kendala. Meskipun dijabat Plt, kepala sekolah tetap bisa menandatangani ijazah selama sudah diproses di aplikasi,” jelasnya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Pemerintah Kabupaten Dompu berharap sistem SIM KSPSTK dapat segera merespons pengajuan yang telah disampaikan, sehingga pengisian jabatan kepala sekolah definitif dapat segera dilakukan dan pelayanan pendidikan berjalan lebih optimal.