Lantik 3 Pejabat Nonmanajerial, Ini Penekanan Kakanwil Kemenkum NTB

RRI.CO.ID, Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melantik tiga Pejabat Nonmanajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB, Kamis 17 September 2026. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum NTB dan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, serta dihadiri jajaran dan staf Kanwil Kemenkum NTB, rohaniwan, dan undangan.

Tiga pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum tersebut terdiri atas Erniwati sebagai Penyuluh Hukum Ahli Muda, serta Ni Nengah Dewi Sulistyawati, S.H. dan Apriadi sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan dengan didampingi rohaniwan sesuai agama masing-masing.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menekankan bahwa kenaikan jenjang jabatan perlu diiringi dengan peningkatan kompetensi, kemampuan, integritas, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas. “Jangan hanya berorientasi pada peningkatan jenjang, tetapi juga harus menunjukkan kompetensi, kemampuan, integritas, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas. Pengembangan kemampuan dan peningkatan kualitas kerja harus dibuktikan melalui hasil kerja yang semakin baik,” ujar Milawati.

Kakanwil juga memberikan perhatian terhadap kualitas pelaksanaan analisis dan evaluasi yang menjadi bagian dari tugas pejabat fungsional. Setiap analisis diharapkan disusun secara mandiri dan berkualitas dengan memanfaatkan hasil kerja pihak lain sebagai referensi dan pembelajaran, bukan untuk disalin. Analisis dan evaluasi ke depan diharapkan dapat disusun secara lebih mendalam dengan mengaitkan kebijakan, indikator reformasi birokrasi, nilai kinerja, serta program dan visi-misi pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Milawati menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas di Kementerian Hukum. Jabatan yang diemban merupakan amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga setiap pegawai diharapkan mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Jabatan pada Kementerian Hukum merupakan amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas dan profesionalisme harus menjadi bagian dari setiap pelaksanaan tugas,” tegasnya.

Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi para pejabat nonmanajerial yang baru dilantik untuk menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, terus meningkatkan kompetensi, serta menghasilkan kinerja yang semakin berkualitas. Dalam rangkaian kegiatan yang sama, turut dilaksanakan pengambilan sumpah dan janji setia Kewarganegaraan Republik Indonesia serta pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).