‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan dana awal Rp10 miliar dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Anggaran ini menjadi modal awal dengan model pembiayaan baru yang diklaim lebih aman dan terkontrol, di tengah masih maraknya praktik penempatan ilegal.

‎Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Aidy, mengatakan dana tersebut tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada calon pekerja. Sebaliknya, pembiayaan akan disalurkan langsung melalui lembaga resmi yang menangani proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

‎“Skemanya bukan cash. Pembiayaan langsung ke proses mulai dari pelatihan, dokumen, sampai penempatan,” kata Aidy, Selasa, 7 April 2026.

‎Ia menegaskan, pola ini dirancang untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran benar-benar digunakan untuk kebutuhan keberangkatan PMI yang legal dan terstandar. “Kita ingin memastikan pembiayaan ini tepat sasaran. Jadi tidak ada ruang untuk penyimpangan atau penggunaan di luar kebutuhan penempatan,” ujarnya.

‎Menurut Aidy, pendekatan non-tunai juga menjadi instrumen pengawasan agar calon PMI tidak terjebak dalam skema pembiayaan informal yang berisiko tinggi. “Selama ini kan banyak yang berangkat dengan biaya sendiri, bahkan sampai berutang ke pihak tidak resmi. Ini yang kita coba putus dengan skema pembiayaan terintegrasi,” katanya.

‎Alokasi Rp10 miliar ini masih bersifat tahap awal. Pemerintah membuka kemungkinan penambahan anggaran seiring dengan evaluasi dan kebutuhan di lapangan. Saat ini, regulasi program tengah difinalisasi, termasuk opsi payung hukum berupa peraturan gubernur.

‎“Anggaran ini fleksibel. Kita lihat dulu implementasinya, kalau memang kebutuhan tinggi dan serapannya baik, tentu akan kita dorong untuk ditambah,” kata Aidy.

‎Di sisi lain, skema KUR ini juga diharapkan dapat menurunkan beban biaya awal yang selama ini menjadi kendala utama bagi calon PMI.

‎“Intinya, calon pekerja tidak lagi pusing memikirkan biaya di awal. Semua sudah ter-cover dalam satu skema yang jelas dan terukur,” ujarnya.

‎Namun, efektivitas program ini masih akan sangat bergantung pada kesiapan lembaga penyalur serta sistem pengawasan yang menyertainya. Pemerintah mengklaim akan mengintegrasikan skema pembiayaan ini dengan Sistem Informasi Kerja (SIK), yang tengah disiapkan untuk memantau proses rekrutmen hingga penempatan tenaga kerja.

‎“Dengan sistem yang terintegrasi, kita bisa memantau dari awal sampai akhir. Ini penting untuk memastikan prosesnya transparan dan akuntabel,” ujar Aidy.