RRI.CO.ID, Mataram- Dinas Sosial Kota Mataram mengoptimalkan program pelatihan keterampilan sebagai strategi konkret menekan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Upaya ini dinilai efektif karena mampu mendorong lahirnya pelaku usaha baru sekaligus menyerap tenaga kerja lokal.

Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Sosial memperluas pelatihan berbasis keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan rawan sosial ekonomi dan kepala keluarga tunggal. Program ini menjadi bagian dari intervensi langsung untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakir Walad, menjelaskan bahwa sedikitnya 12 organisasi perangkat daerah (OPD) turut melaksanakan berbagai pelatihan serupa. Keterlibatan lintas OPD ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran.

"Program pelatihan telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir dan terus diperkuat hingga 2026," ujarnya, Minggu 5 April 2026.

Menurut nya saat ini Pemerintah Kota Mataram tengah mengoptimalkan target penurunan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,80 persen menjadi 4,40 persen pada 2027. tingginya angka pengangguran di Mataram tidak lepas dari posisi kota ini sebagai “magnet” pencari kerja dari berbagai daerah.

“Kami di Dinas Sosial fokus mendukung penurunan TPT. Banyak dimensinya, salah satunya melalui pelatihan yang sudah kami lakukan lintas OPD,” ucapnya.

Ia menambahkan, data pelatihan yang telah dilaksanakan dikumpulkan sebagai bukti kinerja pemerintah daerah dalam penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan bukan sekadar rencana, melainkan program nyata yang sudah berjalan.

"Sejauh ini hasil pelatihan menunjukkan banyak peserta mampu membuka usaha mandiri setelah mengikuti program," katanya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha dan perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal, termasuk dukungan legalitas usaha mikro melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi produk.

“Melalui inkubasi UMKM, kami bantu legalitas dan sertifikasi sesuai kebutuhan, misalnya untuk masuk retail harus punya sertifikat halal. Ini membuka peluang usaha sekaligus menyerap tenaga kerja,” jelasnya.

Program ini juga diperkuat dengan keterlibatan komunitas seperti karang taruna yang membantu pelaku usaha kecil mengurus perizinan. Dengan demikian, akses terhadap dunia usaha menjadi lebih mudah, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan.

"Dengan konsistensi program,kami optimistis target penurunan TPT dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan," ungkapnya.