RRI.CO.ID, Lombok Barat – Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan dalam agenda resmi bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah H. Akhmad Saikhu serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Baiq Yeni S. Ekawati, menghadiri kegiatan penyerahan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025 untuk seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan NTB, Jalan Udayana, Kota Mataram, Selasa 31 Maret 2026, dan menjadi bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebelum memasuki tahap audit lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha menegaskan penyerahan LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah kepada publik.

“Penyerahan LKPD ini merupakan komitmen kami untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan NTB terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota, ditemukan sejumlah catatan penting terkait penggunaan anggaran yang perlu menjadi perhatian serius.

Temuan-temuan tersebut dinilai sebagai bahan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan ke depan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyatakan kesiapan untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

“Kami akan segera menindaklanjuti setiap temuan yang ada sebagai bahan perbaikan ke depan,” katanya menegaskan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di NTB untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Ini menjadi evaluasi bersama agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan akuntabel,” katanya mengakhiri.