RRI.CO.ID, Lombok Timur - Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa program perhutanan sosial terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam membuka akses pengelolaan kawasan hutan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lombok Timur.

Menurutnya, hingga tahun 2025 pemerintah telah memberikan akses pengelolaan hutan sosial secara nasional hingga mencapai tiga juta hektare. Ini melibatkan sekitar 1,34 juta kepala keluarga di berbagai daerah di Indonesia.

“Berdasarkan data hingga tahun 2025, program perhutanan sosial secara nasional telah membuka akses pengelolaan hutan hingga tiga juta hektare yang melibatkan sekitar 1,34 juta kepala keluarga,” ujar Raja Juli Antoni. Sabtu, 7 Maret 2026.

Ia menambahkan, khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah masih mengidentifikasi potensi lahan sekitar 90.000 hektare yang dapat didistribusikan kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. “Di NTB sendiri, pemerintah masih mengidentifikasi potensi sekitar 90 ribu hektare lahan lagi yang bisa didistribusikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa percepatan distribusi lahan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. “Presiden telah memerintahkan agar potensi lahan yang masih tersedia tersebut segera diproses untuk didistribusikan kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan daya ungkit bagi peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.

Selain membuka akses kelola hutan bagi masyarakat, pemerintah pusat juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wilayah terintegrasi di beberapa daerah di NTB. Program pengembangan tersebut difokuskan di tiga wilayah, yakni Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

“Pengembangan wilayah terintegrasi ini diharapkan dapat mengintegrasikan kegiatan masyarakat mulai dari proses produksi hingga penanganan pascapanen, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan juga semakin meningkat,” jelasnya.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap program perhutanan sosial tidak hanya memberikan akses terhadap kawasan hutan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di daerah. Tentunya pemanfaatan dalam sisi positif.