RRI.CO.ID, Mataram – Inflasi tahunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,37 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 4,76 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, mengatakan tingginya inflasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa kota di NTB yang mencatatkan angka inflasi cukup tinggi.

“Beberapa kota yang menghitung inflasi di NTB memang mencatat angka yang relatif tinggi. Misalnya Mataram sebesar 5,48 persen, kemudian Bima mencapai 6,4 persen, dan Sumbawa sekitar 4,88 persen secara tahunan,” ujarnya.

Menurut Hario, terdapat beberapa komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi di NTB pada Februari 2026. Salah satu yang paling berpengaruh adalah cabai rawit.

“Cabai rawit walaupun kecil tetapi dampaknya cukup besar. Ketika harganya naik sedikit saja, inflasi di NTB bisa meningkat cukup pesat,” katanya, Kamis 5 Maret 2026 pada Media Briefing NTB Triwulan I 2026

di salah satu hotel di kawasan wisata Senggigi Lombok Barat.

Selain cabai rawit, komoditas lain yang memicu inflasi adalah emas perhiasan. Kenaikan harga emas dipengaruhi oleh kondisi global, terutama ketegangan geopolitik yang membuat investor beralih ke aset yang dianggap lebih aman seperti emas.

“Karena harga emas dunia naik, maka di statistik inflasi yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik akan tercermin dalam kenaikan harga emas perhiasan,” jelas Hario.

Komoditas lain yang turut menyumbang inflasi antara lain udang, daging ayam ras, serta angkutan udara.

Khusus untuk angkutan udara, kenaikan harga pada Februari dipengaruhi berakhirnya program diskon tiket pesawat dari pemerintah yang berlaku hingga 10 Januari 2026. Dampak berakhirnya diskon tersebut masih terasa pada bulan berikutnya.

Memasuki bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri, pemerintah bersama berbagai pihak memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Hario menjelaskan, pengendalian inflasi dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, serta berbagai lembaga lainnya.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi se-NTB sebelum Ramadan. Rapat tersebut diikuti pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk merumuskan strategi pengendalian harga di masing-masing daerah.

Selain itu, berbagai daerah juga menggelar operasi pasar murah atau gerakan pangan murah guna menjaga daya beli masyarakat.

“Dengan pasar murah, masyarakat bisa mendapatkan komoditas kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Hario.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Perum Bulog, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mitra binaan Bank Indonesia.

Pengawasan harga juga dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar bersama pemerintah daerah. Sidak dilakukan antara lain di Pasar Kebon Roek, Pasar Mandalika, dan Pasar Dasan Agung.

“Kami memastikan harga tetap terkendali dan pasokan barang di pasar cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Selain memantau pasar, tim juga melakukan pengecekan ke distributor guna memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar selama Ramadan.

Bank Indonesia juga memetakan klaster pertanian, terutama produksi cabai rawit di NTB, untuk memastikan ketersediaan pasokan selama periode meningkatnya permintaan masyarakat.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga serta menekan potensi lonjakan inflasi di NTB selama Ramadan hingga Idulfitri 2026.