RRI.CO.ID, Mataram - Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim resmi dimulai di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Aksi tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah oleh Kepala Bappeda NTB kepada Ketua DPRD NTB serta kepala Bappeda kabupaten/kota.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim bukan agenda baru. Komitmen itu telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 dan menjadi bagian dari Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau kita bicara ketahanan nasional, itu tidak lagi semata soal militer. Ketahanan juga menyangkut bagaimana masyarakat bisa makan, mengakses air bersih, serta meningkatkan produktivitas dengan dukungan energi,” ujar Leonardo di Mataram, Rabu, 4 Maret 2026.

Menurut dia, seluruh proses pembangunan harus memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selama ini, diskusi kerap berhenti pada mitigasi bencana. Padahal, aspek adaptasi terhadap perubahan iklim sama pentingnya.

“Adaptasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara kita membangun ketahanan terhadap berbagai guncangan,” katanya.

Leonardo menyebut NTB termasuk daerah yang telah menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Peluncuran dokumen rancangan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim diharapkan menjadi panduan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat kolaborasi hingga ke tingkat akar rumput.

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menilai implementasi program harus segera dikebut. Ia menyoroti persoalan sampah yang dinilainya sudah berada pada tahap krisis.

“DPRD memiliki fungsi pengawasan, anggaran, dan pembentukan peraturan daerah. Soal penambahan anggaran untuk intervensi program, tentu akan kami dorong,” ujarnya.

Isvie menegaskan, regulasi pengelolaan sampah sejatinya sudah tersedia di seluruh daerah. Namun perubahan perilaku masyarakat belum terlihat signifikan. “Kalau imbauan dan perda sudah ada, tapi masyarakat belum berubah, mungkin sudah waktunya kita naik tahap, ada sanksi,” katanya.

Ia mengingatkan, sekuat apa pun fasilitas pengolahan disiapkan, persoalan tidak akan selesai jika sampah tidak dipilah dari sumbernya. Tempat pembuangan akhir seperti TPAR Kebun Kongok, kata dia, terus diperluas setiap tahun karena persoalan di hulu belum tuntas.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan pengelolaan sampah menjadi isu paling mendasar dalam agenda rendah karbon. Menurutnya, pembiasaan dan pendisiplinan masyarakat sebagai penghasil sampah adalah tantangan terbesar.

“Harapan kami, sampah organik tidak keluar dari rumah. Kota Mataram sudah punya inovasi pengolahan, tapi jangan sampai itu hanya seremonial. Harus diterapkan menyeluruh,” ujar Nelly.

Ia menilai, selain sosialisasi yang lebih masif, penegakan aturan perlu diperkuat. “Semua kepala daerah sudah punya regulasi. Tinggal bagaimana mengubah mindset masyarakat,” katanya.

Nelly juga mengakui dukungan anggaran untuk penanganan sampah belum optimal. Ia berharap DPRD dapat memperkuat alokasi pembiayaan agar agenda pembangunan rendah karbon berjalan efektif.

Menurut dia, isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan kini menjadi sangat strategis, bukan hanya untuk keberlanjutan daerah, tetapi juga bagi arah pembangunan ekonomi hijau nasional. “Ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak,” ujarnya.