RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menanggapi kritik publik yang mempertanyakan klaim penguatan fondasi transformasi ekonomi dan sosial. Pemerintah menilai persepsi bahwa kondisi ekonomi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat perlu dilihat dalam konteks dinamika sepanjang 2025.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang mencerminkan pergerakan mesin produksi daerah industri, perdagangan, investasi, dan konsumsi bukan ukuran langsung atas kenyamanan hidup sehari-hari.

“Wajar apabila masyarakat masih merasakan tekanan biaya hidup, sementara indikator makro mulai membaik. Ini bukan kontradiksi, tetapi jeda waktu antara pemulihan ekonomi dan dampaknya ke rumah tangga,” kata Khalik, Ahad, 22 Februari 2026.

Menurutnya, NTB memulai 2025 dari situasi yang tidak normal. Pada awal tahun, ekonomi daerah terkontraksi minus 1,47 persen akibat persoalan teknis operasional smelter yang berdampak langsung pada sektor pertambangan salah satu kontributor terbesar PDRB NTB. Pemerintah daerah, kata dia, bekerja dari titik kontraksi, bukan dari posisi ekonomi yang stabil.

Prioritas saat itu adalah menghentikan penurunan, menormalkan mesin ekonomi, menjaga daya beli, serta memastikan sektor produktif tetap bergerak. Hingga akhir 2025, pertumbuhan ekonomi NTB ditutup pada level positif 3,22 persen secara kumulatif. Dari titik terendah minus 1,47 persen, terjadi kenaikan 4,69 poin dalam satu tahun.

Khalik menyebut capaian itu melampaui target dalam dokumen perencanaan daerah yang hanya memproyeksikan kenaikan sekitar 0,70 poin. “Tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda bukan sekadar menjaga ekonomi agar tidak jatuh lebih dalam, tetapi membalik kontraksi menjadi pemulihan,” ujarnya.

Ia menekankan, pemulihan tidak semata bertumpu pada tambang. Di tengah gangguan teknis sektor pertambangan, sektor non-tambang justru menunjukkan kinerja solid. Pertanian tumbuh didorong panen raya, perdagangan bergerak seiring aktivitas ekonomi yang meningkat, serta jasa dan pariwisata mulai pulih. Konsumsi rumah tangga tumbuh, pengangguran menurun, dan proporsi pekerja formal meningkat.

Berdasarkan penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik NTB dalam podcast bersama Antara News NTB pada 9 Februari 2026, apabila sektor tambang bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB mencapai lebih dari 8 persen secara kumulatif dan di atas 13 persen secara tahunan. Data ini, menurut Khalik, menunjukkan ekonomi rakyat—yang bertumpu pada pertanian, perdagangan, jasa, dan konsumsi tetap menjadi penopang utama pemulihan.

Soal istilah “fondasi transformasi ekonomi dan sosial”, Khalik menegaskan pemerintah tidak mengklaim masyarakat sudah sepenuhnya sejahtera. Fondasi transformasi, kata dia, berarti indikator awal perubahan struktural mulai terbentuk: industri pengolahan beroperasi, sektor non-tambang menguat, lapangan kerja terbuka, dan daya beli terjaga.

“Analogi sederhananya, fondasi rumah sudah dicor, tetapi bangunannya belum selesai. Tahun 2025 adalah tahun stabilisasi dan pemulihan, bukan tahun panen hasil,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan tekanan biaya hidup dipengaruhi inflasi pangan nasional harga beras, cabai, daging ayam serta tarif listrik yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah. Karena itu, menurut dia, tidak tepat jika seluruh beban biaya hidup langsung disimpulkan sebagai kegagalan pertumbuhan ekonomi NTB.

Khalik menilai capaian utama 2025 justru terletak pada keberhasilan mencegah dampak sosial yang lebih berat. Dengan kontraksi besar di awal tahun, NTB berisiko menghadapi lonjakan pengangguran, penurunan daya beli, dan peningkatan kemiskinan. Namun indikator dasar, klaimnya, menunjukkan tren sebaliknya: konsumsi rumah tangga tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi kembali positif.

Ke depan, pemerintah provinsi menyatakan akan menata ulang arah pertumbuhan agar lebih inklusif dan berbasis sektor padat karya, melalui penguatan pertanian, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata. “Tahun 2025 adalah tahun penyelamatan dan pemulihan. Fokus berikutnya memastikan pertumbuhan konsisten, memberi nilai tambah lokal, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Khalik.