RRI.CO.ID, Lombok Timur - Wakil Bupati Lombok Timur, H. Edwin Hadiwijaya, meminta masyarakat segera melakukan pembaruan data kependudukan, baik KTP maupun Kartu Keluarga. Langkah tersebut dinilai penting karena Lombok Timur telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC) dengan lebih dari 98 persen penduduk tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Menurutnya, masih ditemukannya status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif di tengah masyarakat sebagian besar disebabkan data kependudukan yang belum sinkron. Karena itu, pembaruan data menjadi langkah mendesak agar layanan kesehatan dapat diakses secara optimal.

“Masyarakat perlu segera melakukan pembaruan data kependudukan. Banyak kasus kepesertaan BPJS tidak aktif bukan karena tidak terdaftar, tetapi karena datanya belum sinkron,” ujarnya Kamis, 19 Februari 2026.

Ia menegaskan, pentingnya data kependudukan tidak hanya berkaitan dengan aktivasi layanan kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan rencana penyaluran bantuan sosial. Lombok Timur disebut akan menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) dalam penerimaan bantuan sosial berbasis data yang akurat dan terbarui.

“Data kependudukan yang valid sangat dibutuhkan, terutama karena Lombok Timur akan menjadi pilot project penyaluran bantuan sosial. Tanpa data yang akurat, bantuan berpotensi tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Wabup juga meminta seluruh kepala desa bekerja sama dengan kader serta kepala lingkungan untuk aktif melakukan pendataan dan pembaruan informasi warga di wilayah masing-masing. Sinergi tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh masyarakat tercatat dengan benar dalam sistem administrasi kependudukan.

Dengan pembaruan data yang menyeluruh, pemerintah daerah optimistis pelayanan kesehatan, program perlindungan sosial. Termasuk berbagai kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat.