RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan stunting pada 2026. Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Aula Kantor Dinas Kesehatan NTB, Kamis, 19 Februari 2026.

Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Sinta Agatia M. Iqbal, mengatakan upaya penanganan stunting selama ini belum berjalan efektif karena masih dilakukan secara parsial. Evaluasi tahun lalu, kata dia, menunjukkan pergerakan lintas sektor belum sepenuhnya terintegrasi.

“Pergerakan kami tahun lalu belum cukup efektif dalam membantu intervensi penurunan stunting,” ujar Sinta.

Menurut dia, stunting bukan semata urusan kesehatan. Faktor pernikahan usia dini, pola asuh, hingga kondisi lingkungan dan perumahan ikut berkontribusi. Ia mencontohkan temuan intervensi di salah satu wilayah di Pulau Lombok, yang memperlihatkan penyebab stunting tidak selalu berkaitan langsung dengan kekurangan gizi, melainkan rumah tidak layak huni dan sirkulasi udara yang buruk.

“Tidak semua anak perlu diberi telur. Bisa saja bantuannya berupa perbaikan ventilasi rumah atau penguatan pola asuh,” katanya.

Sinta mendorong sistem kolaborasi yang lebih terstruktur dari tingkat provinsi hingga desa. Jaringan kader PKK, yang menjangkau hingga level dasa wisma, dinilai menjadi kekuatan strategis untuk memastikan intervensi tepat sasaran.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, memaparkan dua sumber data utama yang digunakan pemerintah daerah, yakni e-PPGBM dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Berdasarkan data survei terakhir, prevalensi stunting NTB pada 2024 tercatat 29,8 persen, naik sekitar 5,2 persen dibanding periode sebelumnya.

Adapun data by name by address melalui e-PPGBM menunjukkan prevalensi kumulatif 13,8 persen dari sekitar 388 ribu balita. “Kuncinya di data yang akurat dan intervensi tepat sasaran. Kalau bisa kita keroyok bersama lintas sektor, angka ini bisa ditekan,” ujarnya.

Fikri menyebut Kabupaten Lombok Timur sebagai wilayah dengan prevalensi tertinggi, sementara Kota Mataram termasuk yang terendah. Salah satu strategi yang didorong adalah meningkatkan partisipasi ke posyandu hingga minimal 80 persen.

Ia juga menekankan pentingnya pencegahan kasus baru melalui intervensi pada kelompok berisiko. Menurutnya, penanganan pada anak dengan faktor risiko lebih efektif ketimbang pada anak yang telah masuk kategori stunting.

“Kalau sudah stunting, tiga bulan pun hasilnya tidak sebanding dengan upaya yang dikeluarkan,” kata dia.

Selain itu, isu pernikahan anak, bayi berat lahir rendah (BBLR), kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional nonaktif, serta rendahnya cakupan ASI eksklusif menjadi perhatian dalam strategi 2026.

Dalam rapat tersebut juga dibahas penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Cakupan program di NTB saat ini sekitar 40 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen pada 2026.

Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh penguatan intervensi berjalan optimal sebelum survei nasional periode April–Agustus 2026, agar capaian penurunan stunting dapat terukur dan berkelanjutan.