RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai melakukan langkah antisipatif untuk menahan gejolak harga bahan pangan menjelang Ramadan. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, stabilitas pasokan dan harga menjadi prioritas utama pemerintah daerah di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Iqbal saat meninjau langsung kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Mandalika Bertais, Kota Mataram, Selasa, 10 Februari 2026. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur didampingi Direktur Penganekaragaman Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rina Syawal, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal dan kepala organisasi perangkat daerah.

Iqbal mengakui adanya lonjakan harga pada sejumlah komoditas strategis, terutama cabai rawit. Berdasarkan pemantauan di lapangan, harga cabai rawit berada di kisaran Rp90 ribu hingga Rp95 ribu per kilogram mendekati batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sekitar Rp97 ribu per kilogram.

“Hari ini kami sengaja turun untuk melihat langsung harga-harga bahan pokok yang paling dibutuhkan masyarakat. Yang paling terlihat naik signifikan adalah cabai rawit,” kata Iqbal.

Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit lebih disebabkan oleh mekanisme pasar, bukan karena praktik penimbunan. Faktor cuaca hujan yang menghambat panen, distribusi cabai ke luar daerah, serta meningkatnya konsumsi menjelang Ramadan menjadi pemicu utama lonjakan harga.

“Karena hujan, banyak petani tidak bisa panen optimal. Di sisi lain, ada pasokan yang keluar daerah, dan kebutuhan masyarakat mulai naik menjelang puasa,” ujarnya.

Iqbal menepis kekhawatiran adanya penimbunan cabai. Ia menilai, secara karakteristik, cabai merupakan komoditas yang tidak memungkinkan disimpan dalam waktu lama. 

“Cabai tidak bisa ditimbun. Beberapa hari saja sudah busuk. Sampai sekarang tidak ada indikasi kuat praktik penimbunan,” katanya.

Untuk meredam tekanan harga, Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah yang akan digelar serentak di pasar-pasar seluruh NTB pada Jumat mendatang. Selain itu, pemerintah akan memasifkan penyebaran informasi HET agar masyarakat memiliki rujukan harga yang jelas.

Selain cabai, Iqbal juga menyoroti kenaikan harga minyak goreng yang telah menembus angka di atas Rp20 ribu per liter. Meski demikian, ia menilai komoditas tersebut masih relatif terkendali karena adanya jalur distribusi yang didukung Perum BULOG serta skema minyak goreng subsidi.

Ke depan, Pemprov NTB berencana memperketat pengendalian harga pangan melalui koordinasi lintas pemerintah daerah. Dalam waktu dekat, pemerintah provinsi akan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan pasokan pangan, terutama cabai, diprioritaskan bagi kebutuhan dalam daerah.

“Kami ingin memastikan kebutuhan masyarakat NTB terpenuhi terlebih dahulu, terutama menjelang Ramadan,” ujar Iqbal.