RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam membenahi tata kelola pemerintahan yang dinilainya masih menyisakan banyak persoalan struktural. Penegasan itu disampaikan saat pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan NTB Adrian Puspawijaya di Pendopo Gubernur, Selasa, 10 Februari 2026.

Menurut Iqbal, lemahnya tata kelola pemerintahan kerap menempatkan aparatur sipil negara dalam posisi rentan. “Banyak pejabat yang bekerja keras, tapi justru hidup dalam ketakutan. Bukan karena niat buruk, melainkan karena sistem yang tidak sehat,” kata Iqbal.

Ia menilai praktik tata kelola yang buruk bukan hanya menghambat kinerja pemerintahan, tetapi juga berdampak langsung pada karier dan psikologis pejabat daerah. “Alih-alih mendapatkan promosi dan pengakuan, mereka justru dihantui persoalan hukum hingga masa pensiun,” ujarnya.

Iqbal mengakui pembenahan sistem menjadi agenda utama di awal masa pemerintahannya, meski kebijakan tersebut berpotensi menuai resistensi. Sejak setahun terakhir, Pemerintah Provinsi NTB telah mengajukan permohonan pemeriksaan tujuan khusus terhadap sejumlah institusi strategis.

“Ini bukan upaya mencari siapa yang salah. Fokus kami memperbaiki sistem, memetakan masalah, dan memastikan kesalahan yang sama tidak terus berulang,” katanya.

Ia menyebut pemeriksaan yang dilakukan di sejumlah lembaga mulai dari Bank NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pendapatan Daerah, hingga rumah sakit merupakan langkah korektif untuk membangun tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan.

Gubernur berharap kehadiran BPKP tidak semata berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan. “Tata kelola yang baik pada akhirnya bermuara pada pelayanan publik yang lebih berkualitas,” ujarnya.