RRI. CO. ID,Mataram - Pemerintah Kota Mataram membuka ruang kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pelaku usaha swasta untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan tempah dedoro sebagai respons atas kondisi darurat sampah.

Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, menegaskan keterlibatan dunia usaha menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kota.“Darurat sampah ini bukan hanya urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” ujarnya Senin 9 Februari 2026.

Menurut Wawali, bentuk kontribusi perusahaan tidak dibatasi secara kaku, melainkan bersifat fleksibel sesuai kapasitas masing-masing. Perusahaan dipersilakan membangun tempah dedoro secara mandiri atau menyalurkan dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Fleksibel saja, mereka bisa membangun sendiri atau memilih menyalurkan CSR,” kata Mujiburrahman.

Agar program berjalan efektif, perusahaan diminta berkoordinasi dengan instansi teknis Pemerintah Kota Mataram sebelum menyalurkan bantuan. Koordinasi tersebut bertujuan menentukan lokasi intervensi agar tidak terjadi tumpang tindih antarprogram. 

“Koordinasi ini penting supaya penanganannya tepat sasaran dan saling melengkapi,” jelasnya.

Terkait nilai bantuan CSR, Pemkot Mataram tidak menetapkan besaran tertentu dan sepenuhnya menyerahkan kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Mujiburrahman menilai, perusahaan memiliki kebebasan mendistribusikan dana sosialnya sesuai kemampuan.

“Kami tidak mematok nilai. Perusahaan kami beri keleluasaan, karena ini juga menyangkut kepentingan mereka sendiri,” ungkapnya.

Penanganan sampah melalui pembangunan tempah dedoro dinilai cukup efektif dalam mengurangi volume sampah kota, terutama saat Mataram mengalami situasi darurat dalam beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, Pemkot berharap partisipasi aktif dunia usaha dapat mempercepat pemulihan kondisi kota. 

“Kita sama-sama saling membantu, pemerintah dan pengusaha, untuk menangani darurat sampah di Kota Mataram,” Kata Wawali.