RRI.CO.ID, Lombok Timur — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Lombok Timur Selatan, H. Burhanuddin, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses di delapan kecamatan wilayah tersebut.

Dalam kegiatan reses yang berlangsung di sejumlah titik, H. Burhanuddin menyampaikan bahwa sektor pertanian menjadi aspirasi paling dominan yang disampaikan masyarakat, mengingat wilayah Lombok Timur Selatan merupakan daerah agraris dan penyangga ketahanan pangan.

“Mayoritas aspirasi masyarakat berkaitan langsung dengan pertanian, terutama sarana penunjang ketahanan pangan seperti pembangunan dan perbaikan irigasi, jalan lintas usaha tani, jembatan penghubung perekonomian petani, hingga kebutuhan embung rakyat, khususnya di wilayah selatan seperti Kecamatan Jerowaru,” ujar H. Burhanuddin, Senin 9 Februari 2026.

Namun yang tidak kalah pentingnya lagi yakni, persoalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani. Dimana agar pihak bank tidak mempersulit perosesnya sebab banyak masyarakat petani kesulitan untuk memperoleh atau mengakses KUR. 

Selain pertanian, persoalan kemiskinan juga menjadi perhatian serius. Ia mengungkapkan masih banyak warga yang ditemui tinggal di rumah tidak layak huni, sementara di sisi lain ditemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial dari pemerintah.

"Masalah KUR untuk petani, agar pihak bank tidak mempersulit perosesnya karena serapan dari masyarakat kesulitan untuk memperoleh keredit KUR" ucapnya.

“Di lapangan masih kita temukan masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan, tetapi tidak masuk dalam data. Sebaliknya, ada juga penerima bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran. Ini menjadi catatan penting untuk perbaikan data ke depan,” jelasnya.

Di bidang pariwisata, masyarakat mengusulkan adanya penataan lingkungan untuk mendukung destinasi wisata lokal. Usulan tersebut antara lain pembangunan jalan lingkungan dengan batu sikat, pembuatan gapura batas wilayah, serta infrastruktur pendukung lainnya guna meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, pada sektor pendidikan, H. Burhanuddin menyoroti keluhan masyarakat terkait penerapan sistem zonasi 2,5 kilometer dalam penerimaan peserta didik baru. Akibat kebijakan tersebut, banyak anak yang berdomisili dalam satu kecamatan namun berjarak lebih dari 2,5 kilometer dari sekolah tidak dapat diterima.

“Aspirasi ini banyak disampaikan masyarakat. Anak-anak kita tidak tertampung di sekolah kecamatan sendiri hanya karena jarak, padahal masih dalam wilayah yang sama. Ini perlu dikaji kembali agar tidak merugikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” ungkapnya.

H. Burhanuddin menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses tersebut akan diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Reses ini menjadi sarana penting untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.