RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat bencana selama tiga bulan ke depan menyusul meningkatnya dampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Keputusan ini diambil setelah enam kabupaten melaporkan kerusakan infrastruktur dan potensi ancaman lanjutan akibat cuaca ekstrem.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahmad Yani, mengatakan penetapan status tanggap darurat mempertimbangkan luasnya dampak bencana di Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.

“Infrastruktur banyak yang rusak di enam kabupaten. Yang paling parah terjadi di Bima, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat,” kata Yani, Minggu, 1 Februari 2026.

Menurut Yani, kondisi cuaca yang belum stabil turut menjadi dasar penetapan masa tanggap darurat yang relatif panjang. Intensitas hujan yang masih tinggi dinilai berpotensi memicu banjir dan tanah longsor susulan.

“Trauma healing masyarakat harus kita jaga, karena ancaman hujan yang masih melanda bisa kembali menimbulkan banjir dan longsor,” ujarnya.

Berdasarkan hasil kaji cepat Pemerintah Provinsi NTB, total kerugian akibat bencana hidrometeorologi ditaksir mencapai Rp10 miliar. Nilai tersebut berasal dari kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan gorong-gorong.

Namun, Yani menyebutkan kerusakan rumah warga belum masuk dalam perhitungan awal. “Ini baru kajian sementara. Kerusakan rumah masyarakat belum kami masukkan,” katanya.

Di sisi lain, ketersediaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) di rekening Pemerintah Provinsi NTB saat ini hanya sekitar Rp16 miliar. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah daerah berencana mengajukan permohonan dukungan dana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Melihat kebutuhan penanganan di lapangan, kami akan meminta dukungan dari BNPB,” kata Yani.