RRI.CO.ID, Mataram - Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar perlu didasarkan pada data yang jelas. Kebijakan tanpa pemetaan masalah berisiko tidak tepat sasaran.

Guru Besar Universitas Mataram, Prof. Kurniawan, menilai penting untuk mengetahui siapa sebenarnya yang paling banyak terlibat kecelakaan. Data usia dan kepemilikan SIM menjadi faktor penting dalam analisis.

Ia menegaskan bahwa tidak semua pelajar yang terlibat kecelakaan berada pada kelompok usia yang sama. Karena itu, kebijakan pelarangan tidak bisa diterapkan secara menyeluruh.

“Kita harus lihat dulu datanya, apakah yang mengalami kecelakaan itu anak SMP, SMA, atau yang sudah punya SIM,” ujarnya, Sabtu 31 Januari 2026.

Menurutnya, kebijakan publik harus lahir dari kajian berbasis fakta, bukan sekadar asumsi. Pendekatan ini membantu memastikan solusi yang diberikan benar-benar menjawab masalah.

Ia juga menilai surat edaran tidak memiliki sanksi hukum yang kuat. Statusnya lebih sebagai imbauan dibanding aturan yang mengikat.

Dalam konteks hukum, ia menjelaskan surat edaran berada di bawah undang-undang. Karena itu, isinya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

“Kalau pelajar sudah 17 tahun dan punya SIM, lalu dilarang lewat surat edaran, itu bisa bertentangan dengan undang-undang,” katanya.

Prof. Kurniawan menekankan perlunya evaluasi berkala setelah kebijakan diterapkan. Efektivitas aturan baru bisa dilihat setelah ada perbandingan data sebelum dan sesudah.

Ia menilai keberhasilan kebijakan tidak bisa langsung disimpulkan tanpa proses pemantauan. Evaluasi berbasis angka menjadi alat ukur yang lebih objektif.

Selain itu, ia mengingatkan dampak sosial juga perlu diperhitungkan. Banyak keluarga yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk mobilitas anak ke sekolah.

“Jangan sampai niat baik justru membuat anak kesulitan bersekolah karena tidak ada alternatif transportasi,” ucapnya.

Menurutnya, kebijakan akan lebih efektif jika disertai solusi pendukung. Pendekatan komprehensif dinilai lebih realistis dalam menjawab persoalan keselamatan pelajar.