Tiga Persoalan Paling Banyak Diadukan Masyarakat ke Ombudsman

RRI.CO.ID, Bima - Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan tiga sektor pelayanan publik yang hingga kini paling banyak menjadi objek pengaduan masyarakat. Ketiga persoalan tersebut yakni sengketa pertanahan (agraria), pelayanan pendidikan, dan administrasi kependudukan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono mengatakan pengaduan di sektor pertanahan masih mendominasi karena banyak berkaitan dengan lambannya penyelesaian administrasi, tumpang tindih kepemilikan lahan, hingga pelayanan yang dinilai tidak maksimal.

"Paling banyak aduan yang masuk sama kami yakni masalah tanah," ujar Dwi Sudarsono.

Kata Dwi masalah tanah ini sering menimpa masyarakat ke bawah. "Rata-rata aduan tanah ini terjadi di Lombok," ungkapnya.

Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius Ombudsman. Berbagai laporan yang diterima umumnya berkaitan dengan praktik sumbangan dan pungutan di sekolah, penahanan ijazah, hingga adanya siswa yang tidak diperbolehkan mengikuti ujian karena belum menyelesaikan kewajiban pembayaran.

"Masalah yang paling banyak kami tangani adalah pertanahan atau agraria, pendidikan, kemudian administrasi kependudukan. Untuk pendidikan, laporan yang sering masuk berkaitan dengan sumbangan, pungutan, penahanan ijazah, hingga larangan mengikuti ujian karena persoalan biaya," ujar Dwi.

Sementara pada sektor administrasi kependudukan, Ombudsman juga menerima berbagai laporan terkait pelayanan dokumen kependudukan, termasuk pengurusan KTP yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dwi menegaskan, seluruh laporan masyarakat akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

"Pengawasan terhadap pelayanan publik menjadi salah satu tugas utama Ombudsman agar setiap instansi pemerintah memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai aturan,"ucapnya.