RRI.CO.ID, Sumbawa — Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Muhammad Jumhur Hidayat, menggalakkan gerakan Tobat Ekologis Nasional, melalui penanaman mangrove di Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan bertajuk Mangrove for Life itu menjadi bagian dari gerakan nasional penanaman dua miliar pohon untuk keadilan iklim, menuju Indonesia yang lebih hijau.
Aksi penanaman mangrove dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan dipusatkan di kawasan Pelabuhan Alas dan dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, mahasiswa, pelajar, serta masyarakat.
Menteri Lingkungan Hidup, Muhammad Jumhur Hidayat, mengatakan rehabilitasi mangrove menjadi kebutuhan mendesak karena sekitar 30 persen hutan mangrove Indonesia mengalami kerusakan. Dari total sekitar 3,4 juta hektare mangrove nasional, diperkirakan sekitar 700 ribu hektare dalam kondisi rusak akibat berbagai faktor.
Menurutnya, pemulihan mangrove kini telah menjadi gerakan nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, baik pemerintah, dunia usaha, organisasi maupun masyarakat.
"Semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki alam kita, khususnya kawasan pesisir. Mangrove bukan sekadar pohon, tetapi memiliki manfaat besar bagi lingkungan sekaligus ekonomi masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, kawasan mangrove mampu menyerap emisi karbon hingga empat sampai lima kali lebih besar dibandingkan pohon pada umumnya. Selain berfungsi sebagai penyerap karbon, mangrove juga menjadi habitat ikan dan kerang, melindungi kawasan pantai, mendukung sektor pariwisata, hingga menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomi.
Dalam program rehabilitasi di NTB, PT Freeport Indonesia menanam mangrove seluas 484 hektare, terdiri atas 445 hektare di Kabupaten Sumbawa dan 39 hektare di Lombok Timur. Secara nasional, perusahaan tersebut juga berkomitmen merehabilitasi sekitar 12 ribu hektare mangrove, terutama di Papua.
Jumhur menilai keterlibatan sektor swasta merupakan langkah positif dalam mempercepat pemulihan lingkungan. Namun, ia mengingatkan agar mekanisme perdagangan karbon yang mulai berkembang tidak hanya menjadi ajang spekulasi bisnis.
Menurutnya, pasar karbon dapat menjadi solusi pembiayaan rehabilitasi lingkungan. Mengingat, kebutuhan pendanaan pengurangan emisi Indonesia sangat besar dan tidak mungkin sepenuhnya ditanggung negara.
"Yang paling penting, masyarakat di sekitar lokasi rehabilitasi harus menjadi penerima manfaat utama. Mereka tidak hanya memperoleh pekerjaan, tetapi juga merasakan manfaat ekonomi dari program tersebut," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah mengusung tiga pendekatan dalam pengendalian perubahan iklim, yakni mitigasi, adaptasi, dan prosperity atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jumhur berharap, dengan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, gerakan Tobat Ekologis Nasional menjadi penggerak pemulihan kawasan pesisir. Sekaligus memperkuat upaya Indonesia menghadapi perubahan iklim, melalui rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan apresiasi atas komitmen PT Freeport Indonesia yang memilih NTB sebagai salah satu lokasi rehabilitasi mangrove terbesar di luar Papua.
Ia berharap perusahaan-perusahaan lain yang menghasilkan emisi karbon juga berpartisipasi melakukan penanaman mangrove di berbagai kawasan pesisir NTB, yang dinilai memiliki potensi besar.
"Ini merupakan kontribusi NTB terhadap upaya penyerapan karbon nasional. Ke depan kami juga menyiapkan BUMD yang akan menangani perdagangan karbon sehingga manfaatnya bisa semakin dirasakan daerah," ujarnya.
Iqbal juga mengungkapkan, Kabupaten Sumbawa memiliki sejumlah spesies mangrove langka yang perlu dikembangkan melalui program pembenihan dan konservasi agar keberadaannya tetap terjaga.
Disisi lain, Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, menyatakan daerahnya telah lebih dahulu mendukung gerakan pemulihan lingkungan. Yakni melalui Program Sumbawa Hijau Lestari.
Ia menyebutkan, sepanjang 2025 hingga 2026, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menanam satu juta pohon melalui berbagai kegiatan penghijauan. Kegiatan tersebut melibatkan pelajar, aparatur sipil negara, hingga pasangan pengantin yang diwajibkan menanam pohon.
"Kami juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait pengelolaan hutan. Tahun depan penanaman pohon akan kami tingkatkan lagi," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Clayton Allen Wenas menegaskan, rehabilitasi mangrove merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menurunkan emisi karbon, serta mendukung pelestarian lingkungan.
Ia menjelaskan, perusahaan menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 10 ribu hektare di Papua dan dua ribu hektare di luar Papua. NTB dipilih setelah melalui kajian karena memiliki ekosistem pesisir yang sangat mendukung pertumbuhan mangrove.
"Program di NTB merupakan rehabilitasi mangrove terbesar kami di luar Papua. Penanaman dilakukan dengan teknik khusus agar tingkat keberhasilannya tinggi, sebagaimana di Papua yang mencapai sekitar 90 persen," ujarnya.
Clayton menambahkan, program tersebut juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. Jutaan bibit mangrove yang akan ditanam membutuhkan ribuan pekerja karena proses penanamannya dilakukan secara manual dengan teknik yang disesuaikan dengan kondisi pasang surut.
Selain menyerap karbon dalam jumlah besar, menurutnya keberadaan mangrove akan memperbaiki ekosistem pesisir, meningkatkan habitat ikan dan biota laut, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama nelayan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....