RRI.CO.ID, Mataram - Wakil Ketua III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Muzihir, menyoroti lambannya pengisian sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, termasuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dinilai berdampak langsung terhadap kinerja birokrasi dan realisasi anggaran.

Menurut Muzihir, dalam proses pemilihan Sekda yang saat ini mengerucut pada tiga calon, DPRD tidak mempersoalkan latar belakang daerah asal calon tersebut. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah kualitas dan kapasitas calon.

“Soal orang asli NTB atau dari luar daerah, itu bukan persoalan. Yang penting kualitas. Pak Gubernur tentu lebih memahami dan beliau juga yang akan bertanggung jawab nantinya,” ujarnya, Kamis, 29 Januari 2026.

Ia berharap agar seluruh proses pengisian jabatan dapat segera diselesaikan, mengingat banyak posisi penting yang hingga kini masih kosong. Kondisi tersebut, kata dia, membuat sejumlah OPD dari eselon II hingga eselon IV tidak dapat bekerja secara optimal.

Salah satu persoalan paling krusial adalah belum terisinya posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Padahal, PPK memiliki peran vital dalam menggerakkan anggaran dan menjalankan program pemerintah.

“PPK ini harus segera diisi di semua dinas dan instansi. Tanpa PPK, anggaran tidak bisa bergerak. Hari ini saja, ketika mau mengeksekusi program, jawabannya selalu sama: belum ada PPK,” katanya.

Muzihir menjelaskan, meskipun sejumlah OPD telah dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), kondisi tersebut belum cukup efektif. Sebab, dalam praktiknya, kepala dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masih ragu mengambil langkah strategis tanpa adanya PPK yang definitif dan belum ditetapkan melalui surat keputusan (SK).

Ia menilai, keterlambatan ini juga berpotensi menghambat sinergi antara legislatif dan eksekutif, yang sejatinya sangat dibutuhkan untuk merealisasikan program-program prioritas kepala daerah.

“Ini kan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Sangat penting untuk mengakselerasi program-program Pak Gubernur. Tapi kalau struktur dasar seperti ini belum beres, tentu jadi masalah,” jelasnya.

Untuk itu, Muzihir meminta agar Pelaksana Harian Sekda segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Walaupun masih PLh, Pak Sekda harus segera menuntaskan ini. Penetapan PPK dan pengisian jabatan kosong harus dipercepat agar roda pemerintahan dan pelayanan publik bisa berjalan maksimal,” ungkapnya.