RRI.CO.ID., Lombok Barat - Banjir yang kembali melanda Desa Perampuan beberapa waktu lalu tidak dibiarkan berlalu tanpa tindak lanjut. Peristiwa itu justru memicu perhatian serius DPRD Lombok Barat, khususnya Komisi IV, yang langsung turun menyerap aspirasi warga melalui kegiatan reses di Kantor Desa Perampuan, Senin, 26 Januari 2026.

Reses tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat, Dr. Syamsuriyansyah, yang menegaskan hampir seluruh keluhan masyarakat bermuara pada persoalan yang sama: banjir yang terus berulang setiap musim hujan.

“Alhamdulillah, reses kali ini sangat beragam, tapi prinsip aspirasi masyarakat tetap satu, yaitu banjir. Pertanyaannya, apa persoalan mendasarnya,” ujar Dr. Syam saat ditemui RRI di Kantor Desa Perampuan.

Menurutnya, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan drainase yang tertutup sedimentasi dan sampah menjadi pemicu utama terjadinya genangan air. Kondisi tersebut membuat aliran air tidak berjalan normal, terutama saat hujan deras turun dalam waktu lama.

Ia mengungkapkan, sebelum reses di Perampuan, pihaknya telah lebih dulu melakukan normalisasi drainase di Desa Karang Bongkot bersama jajaran pengairan dan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat. Namun, tantangan terbesar justru berada di wilayah Perampuan.

“PR kami yang paling besar memang ada di Desa Perampuan,” katanya.

Berangkat dari kondisi itu, Syamsuriyansyah sengaja menghadirkan langsung pihak Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas PUPR Lombok Barat dalam forum reses agar persoalan tidak berhenti pada catatan aspirasi semata, tetapi bisa langsung ditindaklanjuti di lapangan.

Langkah tersebut, menurutnya, penting agar pemerintah daerah dapat mendengar langsung keluhan warga dan memahami kondisi riil yang terjadi setiap tahun.

Ia pun mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk tidak menunda penanganan banjir yang sudah menjadi persoalan klasik bagi masyarakat.

“Ayo kita sama-sama turun ke lapangan. Kita bereskan persoalan mendasar masyarakat agar keluhan yang muncul setiap tahun ini bisa diselesaikan,” tegasnya.

Komisi IV DPRD Lombok Barat, lanjut Syamsuriyansyah, menaruh harapan besar agar penanganan drainase dan sedimentasi dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat sementara.

Targetnya jelas. Pada tahun 2027 mendatang, masyarakat Perampuan diharapkan tidak lagi dihadapkan pada persoalan banjir yang terus berulang.

Ia juga menyoroti persoalan sampah rumah tangga yang turut memperparah sedimentasi saluran air. Karena itu, selain perbaikan infrastruktur, kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.

“Kondisi ini juga akibat sampah. Maka pemerintah daerah harus terus turun ke lapangan, terus memperhatikan kondisi masyarakat di bawah,” tutupnya.