RRI.CO.ID, Mataram – Kejadian bencana alam yang terjadi pada akhir-akhir ini di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi perhatian serius wakil rakyat. Legislatif menilai, langkah terbaik dalam penanggulangan bencana dengan memperkuat upaya mitigasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Anggota DPRD NTB, Didi Sumardi, menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi harus dibangun melalui sinergi yang kuat dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Harapan kami adalah langkah terbaik itu sebenarnya mitigasi bencana harus dilakukan oleh OPD terkait. Tentu tidak hanya di provinsi, provinsi juga harus membangun sinergi dengan kabupaten/kota, bagaimana terus menerus melakukan mitigasi bencana," ujarnya saat dijumpai belum lama ini.

Ia menjelaskan, dalam struktur OPD sebenarnya sudah terdapat misi pengurangan risiko bencana (PRB) sebagai bagian dari upaya merespons anomali cuaca yang belakangan ini kerap bersifat ekstrem. Namun demikian, Didi menekankan bahwa fondasi utama dalam menghadapi bencana sesungguhnya berada di masyarakat.

“Kekuatan fondasi kita sebenarnya ada di masyarakat. Oleh karena itu sesering mungkin disampaikan semacam sosialisasi, edukasi, simulasi soal kebencanaan itu,” katanya.

Anggota Komisi V DPRD NTB ini mencontohkan, masyarakat perlu dibekali pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi berbagai jenis bencana, seperti banjir, tsunami, maupun gempa bumi. Upaya tersebut diharapkan mampu membentuk masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi situasi darurat.

Selain aspek mitigasi dan kesiapsiagaan, Didi juga menyinggung peran OPD dalam tahap rehabilitasi pascabencana. Namun, ia menegaskan bahwa fokus utama seharusnya tetap pada langkah preventif sebelum bencana terjadi.

“Harus disiapkan masyarakatnya siap menghadapi situasi dan kondisi seperti apa. Itu yang saya sering sampaikan, harus yang preventif,” ucapnya.

Meski berharap bencana tidak terjadi, Poitisi Golkar ini menilai kesiapsiagaan seluruh perangkat penanganan bencana tetap wajib dipastikan. Menurutnya, NTB sudah memiliki kerja tim yang cukup lengkap, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, OPD terkait, Basarnas, TNI-Polri, hingga relawan.