Gubernur Iqbal Targetkan RSUD NTB Jadi Rujukan Utama

RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal ingin RSUD Provinsi NTB menjadi rumah sakit rujukan utama sekaligus benchmark bagi rumah sakit lainnya di NTB.

Iqbal menegaskan akreditasi bukan sekadar mengejar predikat. Survei akreditasi harus menjadi momentum untuk memastikan sistem, tata kelola, sumber daya manusia (SDM), hingga pelayanan berjalan efektif dan berorientasi pada keselamatan pasien.

“Buat saya, audit dan survei itu bukan sekadar apa hasilnya nanti. Tapi itu adalah mekanisme quality assurance. Di situlah kita memastikan bahwa sistem sudah berjalan,” kata Iqbal saat membuka Survei Akreditasi RSUD Provinsi NTB oleh LAM-KPRS, Rabu, 30 September 2036.

Menurutnya, kualitas rumah sakit tidak hanya ditentukan dokter dan tenaga medis. Seluruh unsur, mulai dari petugas parkir, pengelolaan sampah, fasilitas hingga dokter spesialis, harus memiliki budaya kerja yang baik.

“RSUD Provinsi NTB ini akan maju kalau seluruh sistem dari hulu sampai hilir, dari tukang parkir, pengelolaan sampah sampai dokter spesialisnya, semua memiliki budaya kerja yang baik,” ujarnya.

Iqbal juga menyoroti pentingnya pembenahan manajemen dan SDM. Peningkatan kapasitas serta kesejahteraan pegawai dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan rumah sakit.

Tidak hanya itu, kondisi fasilitas juga menjadi perhatian. Atap rusak, dinding berlumut hingga AC yang bocor atau mati disebutnya turut memengaruhi kualitas layanan dan pengalaman pasien.

“Tidak mungkin layanan akan bagus kalau urusan umumnya tidak bagus,” tegasnya.

Iqbal meminta jajaran RSUD NTB terbuka selama proses survei. Setiap kekurangan yang ditemukan harus disampaikan apa adanya untuk menjadi bahan perbaikan.

“Kalau sekarang kita masih kurang, tidak apa-apa. Yang penting tahun depan sudah menjadi lebih baik,” katanya.

Di sisi pembiayaan, Iqbal menyebut rumah sakit juga menghadapi tantangan karena masih banyak masyarakat yang belum mampu menjamin biaya kesehatannya sendiri. Karena itu, ia mendorong rumah sakit memperkuat pendapatan agar memiliki ruang melakukan subsidi silang bagi pasien kurang mampu.

Sementara itu, Ketua Tim Surveyor LAM-KPRS Prof dr Mansyur Arif mengatakan survei akreditasi bukan proses untuk mencari kesalahan. Tim akan melihat langsung bagaimana standar pelayanan dan keselamatan pasien diterapkan dalam praktik.

Survei selama tiga hari itu mencakup pemeriksaan dokumen sekaligus implementasi pelayanan, budaya mutu, keselamatan pasien, komunikasi antarprofesi hingga pengalaman pasien.

“Survei ini bukan untuk menjadi beban, tetapi menjadi kesempatan bagi rumah sakit untuk berhenti sejenak, bercermin, dan bertanya apakah sistem yang dibangun sudah benar-benar memberikan manfaat bagi pasien,” kata Mansyur.

Menurutnya, mutu rumah sakit tidak cukup diukur dari gedung megah atau teknologi canggih. Yang lebih penting adalah keamanan pelayanan, pengendalian risiko, komunikasi antarprofesi dan kemampuan rumah sakit belajar dari setiap insiden.