Alat Posyandu Banyak Rusak, Gubernur Iqbal Janjikan Alat Kesehatan dan Pelatihan

RRI.CO.ID, Lombok Barat - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan penguatan Posyandu tidak cukup hanya dengan menambah fasilitas. Kompetensi kader dan ketersediaan sarana pelayanan harus berjalan beriringan agar kualitas layanan dasar di tingkat masyarakat semakin baik.

Hal itu disampaikan Iqbal bersama Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta Agathia M. Iqbalsaat mengunjungi Posyandu Wana Tirta di Dusun Sesaot Timuk, Desa Sesaot, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Selasa 1 September 2026.

Di hadapan para kader, Iqbal mengapresiasi pengabdian kader Posyandu yang selama puluhan tahun menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Ia bahkan menemukan kader yang telah mengabdi selama 43 tahun. Menurut Iqbal, pengabdian tersebut menjadi bukti kuat semangat kerelawanan masyarakat NTB.

"Mereka ini rata-rata sudah lama sekali. Tadi saya bertemu dengan kader yang sudah 43 tahun mengabdi. Dulu bahkan tidak digaji. Ini adalah simbol kerelawanan masyarakat kita," ujar Iqbal.

Dalam pertemuan itu, Koordinator Kader Posyandu Wana Tirta Eni Usmawati menyampaikan persoalan yang dihadapi kader di lapangan. Salah satu yang paling mendesak yakni keterbatasan dan kerusakan alat pengukuran.

Alat untuk mengukur berat badan, panjang badan hingga tinggi badan menjadi kebutuhan penting. Sebab, peralatan tersebut berkaitan langsung dengan akurasi pemantauan pertumbuhan anak.

"Fasilitas kesehatan banyak yang rusak, khususnya alat pengukuran panjang, tinggi badan dan berat badan. Ini sangat berkaitan dengan akurasi data," kata Eni.

Mendengar keluhan tersebut, Iqbal langsung merespons. Pemprov NTB akan memberikan tiga set Posyandu kit terlebih dahulu untuk Posyandu yang membutuhkan.

Pemenuhan sarana lainnya akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.

Iqbal menegaskan penguatan Posyandu tidak boleh berhenti pada penyediaan alat. Kapasitas kader juga harus ditingkatkan melalui pelatihan dan penguatan pengetahuan.

Menurutnya, kader merupakan kekuatan sosial yang bersentuhan langsung dengan keluarga. Peran mereka sangat penting dalam pelayanan dasar, khususnya pemantauan kesehatan ibu dan anak.

"Kalau kita ingin pelayanan Posyandu semakin baik, kadernya harus diperkuat. Bukan hanya alatnya yang kita lengkapi, tetapi juga pengetahuan dan kemampuan kader," tegasnya.

Pemprov NTB juga akan mendorong peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan yang berkaitan dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tidak hanya bantuan alat dan pelatihan, Pemprov NTB menyiapkan skema dukungan yang lebih berkelanjutan.

Mulai 2027, dukungan terhadap kader Posyandu akan diintegrasikan dalam Program Desa Berdaya Transformatif. Pemprov NTB akan mendorong adanya dukungan pendanaan bagi minimal satu kader Posyandu di setiap desa.

Skema tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan operasional sekaligus menjaga keberlanjutan pengabdian kader di tengah keterbatasan fiskal desa.

Iqbal menilai diperlukan strategi lintas program agar pelayanan dasar tetap berjalan meski ruang fiskal pemerintah desa terbatas.

Sementara itu, Ketua TP PKK NTB Sinta Agathia M. Iqbal bersama jajaran Bunda Posyandu NTB menyiapkan penguatan sistem pendataan Posyandu berbasis digital.

Sistem tersebut nantinya digunakan untuk memetakan kondisi sarana Posyandu secara lebih akurat. Termasuk mendata alat yang rusak maupun fasilitas yang belum tersedia.

Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan setiap Posyandu dan menentukan intervensi secara lebih tepat sasaran.

Kunjungan Gubernur Iqbal ke Posyandu Wana Tirta sekaligus menunjukkan arah kebijakan Pemprov NTB dalam memperkuat pelayanan dasar. Kader diperkuat, fasilitas dilengkapi, dan data dibenahi agar Posyandu semakin mampu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan keluarga di NTB.