Lombok Timur Peringkat Pertama Dapatkan Program LSDP

RRI.CO.ID, Lombok Timur - Kabupaten Lombok Timur berada di peringkat pertama dan dipastikan menjadi salah satu dari 30 daerah yang mendapatkan program Local Service Delivery Project (LSDP). Program nasional yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Bappenas dengan dukungan pendanaan Bank Dunia tersebut diarahkan untuk meningkatkan layanan infrastruktur dan tata kelola persampahan di daerah.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyambut positif program tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh persyaratan agar LSDP dapat dilaksanakan di Lombok Timur. Ia mengaku memiliki semangat besar untuk mewujudkan Lombok Timur sebagai daerah yang bersih.

“Saya sangat bersemangat untuk bagaimana Lombok Timur ini bersih. Sangat saya idam-idamkan itu. Dan rasanya tidak akan pernah tenang berhenti jadi Bupati kalau tetap ada kotor,” ucapnya

Menurut Bupati, program LSDP menjadi peluang untuk memperkuat pengelolaan sampah secara berkelanjutan sekaligus mengembangkan ekonomi sirkular. Sampah yang selama ini dianggap sebagai barang tidak bernilai diharapkan dapat diolah menjadi sesuatu yang memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat.

“Hal-hal positif yang dapat kita tarik dari sampah ini juga bisa kita hadirkan. Tidak seperti prinsip sekarang ini, sampah adalah barang kotor yang tidak ada harganya,” ujarnya

Ia berharap melalui LSDP pandangan tersebut dapat berubah sehingga sampah tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai sumber daya yang memiliki nilai manfaat. “Orang mengatakan itu tidak bermanfaat, insyaallah dengan program ini akan menjadi bermanfaat,” harapnya

Bupati juga berharap kunjungan tim LSDP untuk melakukan verifikasi lapangan dapat memberikan masukan dan koreksi terhadap berbagai hal yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan. Pemkab Lombok Timur, ditegaskannya, siap memenuhi berbagai ketentuan yang dipersyaratkan, baik dari aspek kelembagaan maupun dukungan anggaran melalui APBD.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Kemendagri Suprayitno mengatakan kunjungan tim pada tidak hanya untuk melakukan verifikasi lapangan, tetapi juga memastikan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan program LSDP. Tim akan menyampaikan sejumlah catatan apabila masih terdapat persyaratan atau aspek yang perlu diperbaiki.

“Kalau ada hal-hal yang masih kurang atau perlu diperbaiki, tentu akan kami sampaikan. Ini bagian dari proses untuk memastikan daerah benar-benar siap melaksanakan program,” ujarnya

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kemendagri Paudah menjelaskan salah satu arah utama LSDP adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Perubahan tersebut salah satunya akan dimulai dari lingkungan sekolah dengan harapan anak-anak dapat membawa kebiasaan positif tersebut ke lingkungan keluarga.

“Perubahan perilaku ini salah satunya kita mulai dari sekolah. Harapannya anak-anak bisa membawa perubahan perilaku tersebut ke keluarga dan lingkungan masing-masing,” katanya

Ia memastikan pemerintah pusat akan mendukung kesiapan dan semangat Pemkab bersama masyarakat Lombok Timur dalam mewujudkan perubahan perilaku tersebut.

Koordinator Tim Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah Bappenas Septaliana Dewi Prananingtyas menambahkan, verifikasi lapangan juga dilakukan untuk memastikan besaran dukungan dana hibah yang nantinya diberikan kepada Lombok Timur. Menurutnya, LSDP memiliki pendekatan berbeda dibandingkan proyek pengelolaan sampah lainnya karena menitikberatkan pada reformasi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

“LSDP ini berbeda dengan proyek pengelolaan sampah lainnya karena kita tidak hanya melihat pengelolaan di hilir, tetapi melakukan reformasi dari hulu sampai hilir. Harapannya, pada akhir program target yang ditetapkan sudah tercapai dan memberikan keuntungan bagi daerah maupun masyarakat,” jelasnya

Selain dukungan pendanaan, daerah penerima program nantinya juga akan mendapatkan asistensi di tingkat regional maupun lokal. Dukungan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.