Sekda Lotim Nilai Program Makan Bergizi Gratis Dongkrak Ekonomi Daerah

RRI.CO.ID, Lombok Timur - Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, tujuan utama program tersebut adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi peserta didik mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah dan pesantren, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat kurang mampu dan yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Juaini menjelaskan bahwa dari perspektif manajemen publik, MBG tidak semata-mata dipandang sebagai urusan administrasi negara, melainkan bagian dari administrasi pembangunan yang berorientasi pada penyelesaian masalah, fleksibilitas pelaksanaan, serta pencapaian hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat," ujarnya, Senin 6 Juli 2026.

Kabupaten Lombok Timur saat ini menjadi salah satu daerah dengan jumlah lokus pelaksanaan MBG terbanyak di Indonesia. Meski demikian, Juaini menilai keberhasilan program harus dibuktikan melalui dampak nyata di masyarakat.

Karena itu, ia mendorong akademisi dan mahasiswa melakukan penelitian sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.

"Hasil penelitian dari kalangan akademisi dan mahasiswa akan sangat penting sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan program ini semakin baik pada tahun-tahun mendatang," katanya.

Di bidang ekonomi, Juaini meluruskan anggapan bahwa MBG membebani keuangan daerah. Ia menegaskan seluruh pembiayaan program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan APBD Kabupaten Lombok Timur.

Ia menyebutkan, di Lombok Timur terdapat 262 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyerap tenaga kerja lokal. Alokasi anggaran untuk gaji karyawan, pengelola SPPG, dan relawan mencapai lebih dari Rp29 miliar, sementara belanja penyediaan makanan menembus lebih dari Rp132 miliar setiap bulan.

Menurutnya, besarnya perputaran anggaran tersebut memberikan trickle-down effect atau efek berganda terhadap perekonomian daerah. Ini tercermin dalam peningkatan aktivitas ekonomi dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Juaini juga menjelaskan bahwa secara kelembagaan pelaksanaan MBG berada di bawah koordinasi pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Namun demikian, pengawasan operasional di daerah dinilai perlu diperkuat melalui pelibatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pelaksanaannya semakin efektif.

Ia menegaskan bahwa karena program sudah berjalan, tahapan berikutnya adalah melakukan evaluasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan publik.

"Tidak ada kebijakan publik yang langsung sempurna. Karena itu, evaluasi, kritik, dan masukan merupakan bagian penting untuk memastikan program ini semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," ucapnya.

Sebagai salah satu program prioritas nasional, keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dipastikan akan terus mendapat perhatian pemerintah. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat efektivitas pelaksanaan program sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, baik dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun pertumbuhan ekonomi daerah.