RRI.CO.ID, Dompu – Sejak berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tiga puskesmas di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, tidak lagi melayani rawat inap. Kebijakan ini berdampak pada meningkatnya beban layanan di rumah sakit daerah serta masyarakat yang ingin berobat.

Tiga puskesmas tersebut yakni Puskesmas Dompu Timur dan Dompu Kota di Kecamatan Dompu, serta Puskesmas Dompu Barat di Kecamatan Woja. Tidak beroperasinya layanan rawat inap di tiga fasilitas kesehatan tersebut disebabkan belum diterbitkannya izin oleh pemerintah, dengan pertimbangan lokasi yang berdekatan dengan RSUD Dompu.

Akibat kondisi tersebut, seluruh pasien yang membutuhkan layanan rawat inap harus dirujuk ke RSUD Dompu, sehingga meningkatkan beban pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah itu.

Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu pun berencana mengembalikan fungsi tiga puskesmas tersebut agar dapat kembali melayani rawat inap.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Omiyati Fatimah, mengatakan upaya tersebut tengah dikaji sebagai bagian dari peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

“Ke depan kita rencanakan agar tiga puskesmas ini bisa kembali membuka layanan rawat inap,” katanya, Kamis, 2 April 2026.

Selain berdampak pada pelayanan kesehatan, belum adanya izin rawat inap juga berimbas pada kondisi keuangan puskesmas. Pasalnya, sejak berstatus BLUD, ketiga puskesmas tersebut dituntut untuk mandiri dalam pembiayaan operasional.

Dengan sistem BLUD, fasilitas kesehatan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan harus mengelola pendapatan sendiri dari layanan yang diberikan.

“Ini yang menjadi beban bagi puskesmas, karena sumber pendapatan mereka terbatas jika tidak ada layanan rawat inap,” katanya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Pemerintah daerah berharap, dengan dibukanya kembali layanan rawat inap di tingkat puskesmas, tidak hanya akan mengurangi beban RSUD Dompu, tetapi juga meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Dompu dan Woja.